Kemlu: Tak Ada WNI Terdampak Serangan Balasan Iran di Israel

- Publisher

Senin, 15 April 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kantor Kementerian Luar Negeri RI di Jalan Pejambon Nomor 6 Jakarta Pusat. Foto: kemlu.go.id

Kantor Kementerian Luar Negeri RI di Jalan Pejambon Nomor 6 Jakarta Pusat. Foto: kemlu.go.id

INIKEPRI.COM – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memantau dari dekat eskalasi perkembangan di kawasan Timur Tengah, pascaserangan Israel ke fasilitas diplomatik Iran di Damaskus, Syria pada Senin (1/4/2024).

Hingga saat ini, tidak ada informasi WNI yang terdampak dalam serangan balasan Iran ke Israel pada Minggu (14/4/2024).

BACA JUGA:  Cerita Dugaan Pelecehan Seksual Wanita Palestina di Penjara Israel

Seperti dilansir laman Kemlu pada Minggu (14/4/2024), Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Amman telah menjalin komunikasi dengan para WNI yang menetap di wilayah Israel. 

Kemlu juga terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan KBRI Amman, KBRI Tehran Perwakilan RI lainnya di Timur Tengah, termasuk situasi para WNI yang tinggal di kawasan tersebut.

BACA JUGA:  Kemlu Terus Pantau Kasus Penembakan WNI di Malaysia

Database KBRI Amman mencatat terdapat 115 WNI yg berada di Israel. Mayoritas menetap di Jerussalem, Tel Aviv dan Arava.

BACA JUGA:

Boikot Produk Israel Munculkan Kampanye Disinformasi di Media Sosial

Sedangkan KBRI Tehran mencatat terdapat 376 WNI yang menetap di Iran. Mayoritas adalah pelajar/mahasiswa di kota Qom.

BACA JUGA:  Kesembuhan Pasien Covid-19 Gejala Ringan Capai 100 Persen

Sebelumnya,  pada Sabtu (13/4/2024), Kemlu telah menyampaikan imbauan kepada para WNI untuk tingkatkan kewaspadaan dan menunda perjalanan ke Iran dan Israel.

Dalam kondisi darurat agar segera menghubungi hotline Perwakilan RI terdekat.

Hotline KBRI Tehran: +989024668889

Hotline KBRI Amman: +962779150407

Hotline KBRI Kairo: +201022229989 (RP)

Berita Terkait

WFH ASN Diperpanjang hingga Akhir September 2026, Pemerintah Fokus Perkuat Birokrasi Digital
MK Wajibkan Anggaran MBG Dipisahkan dari Dana Pendidikan Mulai APBN 2028
Manajer Kopdes Merah Putih Digaji APBN Selama Dua Tahun, Setelah Itu Koperasi Wajib Mandiri
BGN Tutup 833 Dapur MBG Bermasalah, Ratusan Pegawai Ikut Dicopot
Nama Laut China Selatan Digugat ke MK, Pemohon Minta Diubah Menjadi Laut Natuna Utara
Prabowo Tegaskan Pemerintah Jalankan Amanat UUD 1945 demi Kemakmuran Rakyat
Kepala BP Batam Paparkan Kinerja 2025: Investasi Lampaui Target, Optimis Raih WTP Ke-10
Komisi XII DPR Beri Lampu Hijau Tarif Listrik PLN Batam dan Kolaka Green Energy

Berita Terkait

Rabu, 5 Agustus 2026 - 07:48 WIB

WFH ASN Diperpanjang hingga Akhir September 2026, Pemerintah Fokus Perkuat Birokrasi Digital

Jumat, 31 Juli 2026 - 08:03 WIB

MK Wajibkan Anggaran MBG Dipisahkan dari Dana Pendidikan Mulai APBN 2028

Rabu, 29 Juli 2026 - 08:03 WIB

Manajer Kopdes Merah Putih Digaji APBN Selama Dua Tahun, Setelah Itu Koperasi Wajib Mandiri

Senin, 27 Juli 2026 - 16:03 WIB

BGN Tutup 833 Dapur MBG Bermasalah, Ratusan Pegawai Ikut Dicopot

Kamis, 23 Juli 2026 - 07:29 WIB

Nama Laut China Selatan Digugat ke MK, Pemohon Minta Diubah Menjadi Laut Natuna Utara

Berita Terbaru