Rabu, 28 Oktober 2020
log
28 Sep 2020
IMG-20200928-WA0027

Batam, inikepri.com – DPRD Kota Batam meminta agar penyerahan sertifikat gratis kampung tua untuk sementara dihentikan. Keputusan tersebut di ambil setelah DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Gabungan dengan pembahasan terkait persamaan kedudukan Hukum, Hak dan Kewajiban Warga Negara di Batam pada Senin (28/09/2020).

Dalam RDPU yang digelar, pembahasan terfokus terkait permasalahan Kampung Tua di Kota Batam.

Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, mengatakan ada beberapa keputusan dari hasil RDPU yang digelar, salah satunya adalah DPRD Kota Batam meminta agar penyerahan sertifikat gratis atas kampung tua dihentkan sementara.

“Salah satu keputusan dari hasil RDPU adalah agar penyerahan sertifikat gratis atas kampung dihentikan sementara” ujar pria yang akrab dipanggil Cak Nur, saat ditemui pada Senin (28/09/2020)

Cak Nur menambahkan, keputusan tersebut di ambil karena legalitas pencabutan Hak Pengelolaan (HPL) Kampung Tua (Enclave) tidak memiliki dasar hukum. 

“Pencabutan HPL Kampung Tua dari BP Batam tidak memiliki dasar hukum. Mengingat berdasarkan keputusan kepres Nomor 41 Tahun 1973 menyatakan bahwa seluruh areal tanah di Pulau Batam adalah HPL BP Batam,” tutup Cak Nur. (RT)

3.5 2 votes
Article Rating
3937242754
Screenshot_20200827_033155
Jangan Lewatkan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Batam

Trending

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x