Batam, inikepri.com – Peredaran rokok tanpa izin atau ilegal yang kian hari kian marak dan berserak di wilayah Provinsi Kepulauan Riau membuat distributor rokok mulai mengeluh.
Pasalnya, rokok-rokok tanpa izin tersebut sedikit banyak menggerogoti bisnis yang dijalani pengusaha resmi. Disamping keberadaan rokok tanpa cukai tersebut tentunya sangat merugikan negara dalam hal penerimaan cukai, terlebih saat ini ditengah pandemi covid-19.
AY, salah satu distributor rokok resmi di Kota Batam menuturkan keluhannya terkait maraknya rokok ilegal.
“Bagi pelaku usaha resmi seperti kami, dampak maraknya rokok ilegal tersebut sangat terasa. Apalagi ditengah pandemi ini, sangat mempengaruhi bagi kelangsungan perusahaan kami yang taat aturan dengan membayar pajak kepada negara,” katanya, kepada inikepri.com, Minggu (13/9).
Ia berharap kepada institusi terkait agar segera melakukan tindakan tegas terhadap keberadaan rokok ilegal tersebut.
Terpisah, RS, salah seorang manajemen perusahaan rokok nasional di Batam, juga menyampaikan keluhan serupa terkait hal ini.
“Padahal kerugian negara cukup besar karena hal ini. Kenapa seperti terjadi pembiaran. Padahal, kalau kita searching di google, tiap hari ada kegiatan Gempur Rokok Ilegal di berbagai daerah. Batam kok seperti tidak ada ya?,” ujarnya penuh keheranan, melalui pesan singkat kepada inikepri.com, Minggu (13/9).
Modus Peredaran Rokok Ilegal
Dalam Webinar bertemakan ‘Rasionalitas Target Cukai 2021, Minggu (30/8/2020), Kepala Sub Direktorat Tarif Cukai & Harga Dasar Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Sunaryo, menjelaskan cara para pelaku usaha “rokok haram” itu beroperasi.
“Jadi rokok ilegal ini berasal dari pabrik yang tidak terdaftar dan tidak memiliki lisensi resmi dari pemerintah,” ujar Sunaryo.
Sementara itu, modus peredaran rokok illegal menurut Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil BC Jateng DIY, Moch. Arif Setijo Nugroho sangat beragam.
Dari sisi pelanggarannya, pada umumnya merupakan rokok polos atau tidak dilekati pita cukai, dan ini yang paling banyak ditemukan. Kemudian dilekati pita cukai tapi palsu, antara lain menggunakan “jempel” yaitu kertas fotokopi yang seolah-olah digunakan sebagai pita cukai.
Selain itu, otoritas mencatat pelanggaran lainnya adalah penggunaan pita cukai bekas dan juga menggunakan pita cukai yang tidak sesuai ketentuan lainnya.
“Misalnya pita cukai untuk rokok isi 12 batang digunakan untuk rokok isi 20 batang, pita cukai rokok untuk jenis SKT digunakan untuk rokok jenis SKM,” ujarnya. (RED)
