DPP Projo: Pembatalan Vaksin Berbayar Bukti Jokowi Setia di Garis Rakyat

- Publisher

Sabtu, 17 Juli 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

(FOTO/IST)

(FOTO/IST)

INIKEPRI.COM – DPP Projo menyatakan pembatalan vaksin Covid-19 individu berbayar menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

“Presiden Jokowi setia di garis rakyat. Keselamatan rakyat di masa pandemi Covid-19 di atas segalanya,” ungkap Sekjen DPP Projo, Handoko dalam siaran pers, Sabtu (17/7/2021).

Handoko menilai di tengah kontroversi tentang vaksinasi individu berbayar oleh BUMN Kimia Farma, Presiden Jokowi memilih berpihak kepada rakyat.

BACA JUGA:  Syarat Penerbangan Domestik Terbaru Selama Libur Nataru, Wajib PCR?

Keputusan Presiden Jokowi tersebut juga menunjukkan kemenangan rakyat atas kepentingan bisnis berkedok mempercepat vaksinasi nasional.

Menurut Handoko, Projo mengapresiasi pembatalan vaksin Covid-19 berbayar sekaligus mendorong percepatan program vaksinasi gratis yang kini masih berkisar 15 persen dari target.

BACA JUGA:  Cuti Bersama Lebaran 2020 Resmi Dibatalkan Pemerintah

“Projo di seluruh Indonesia siap memobilisasi masyarakat untuk mempercepat pencapaian target program vaksinasi nasional,” kata Handoko.

Projo meminta Presiden Jokowi menghapus sekat-sekat birokrasi dalam kondisi darurat pandemi Covid-19 saat ini.

Handoko menjelaskan bahwa tata kelola penanganan pandemi Covid-19 sudah saatnya diperbaiki.

Pelibatan sumber daya pemerintah, temasuk energi relawan pendukung Jokowi, perlu segara dilakukan untuk menyelesaikan program vaksinasi gratis.

BACA JUGA:  ASDP Targetkan RoRo Batam-Johor Beroperasi Pertengahan 2027, Angkut Penumpang hingga Truk

Pengerahan potensi nasional seperti penambahan sarana dan fasilitas kesehatan mendesak untuk dilakukan segera. Vaksin dan obat Covid-19 segera diperbanyak serta digratiskan.

“Projo siap melaksanakan perintah Pak Jokowi untuk mendorong percepatan penanganan pandemi Covid-19. Projo tetap setia di garis rakyat,” kata Handoko. (ER/TRIBUNNEWS)

Berita Terkait

Lansia Belum Punya Akta Kelahiran? Ini Syarat dan Cara Mengurusnya
242 Ribu Guru PPPK Paruh Waktu Dialihkan Jadi Penuh Waktu Mulai 1 Januari 2027
Awal Puasa Ramadan 2027 Diprediksi 8 Februari, Ini Perkiraan Pemerintah dan Muhammadiyah
Kapal Induk Giuseppe Garibaldi Resmi Berganti Nama Menjadi KRI Sriwijaya pada 24 September
OTT ATR/BPN, KPK Amankan Rp106,3 Miliar dan Delapan Tersangka
Tak Perlu Bolak-balik Dukcapil, Pisah KK Kini Bisa Diajukan dari HP Lewat IKD
Pindah Domisili Kini Bisa dari Ponsel, Tak Perlu Lagi Surat Pengantar RT/RW
BGN Pangkas Anggaran Rp30 Triliun, MBG 2027 Tetap Disiapkan Rp232,5 Triliun

Berita Terkait

Sabtu, 26 September 2026 - 08:20 WIB

Lansia Belum Punya Akta Kelahiran? Ini Syarat dan Cara Mengurusnya

Rabu, 23 September 2026 - 08:22 WIB

242 Ribu Guru PPPK Paruh Waktu Dialihkan Jadi Penuh Waktu Mulai 1 Januari 2027

Senin, 21 September 2026 - 07:33 WIB

Awal Puasa Ramadan 2027 Diprediksi 8 Februari, Ini Perkiraan Pemerintah dan Muhammadiyah

Jumat, 18 September 2026 - 11:20 WIB

Kapal Induk Giuseppe Garibaldi Resmi Berganti Nama Menjadi KRI Sriwijaya pada 24 September

Rabu, 16 September 2026 - 10:00 WIB

OTT ATR/BPN, KPK Amankan Rp106,3 Miliar dan Delapan Tersangka

Berita Terbaru