INIKEPRI.COM – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan pengawas pemilu untuk memastikan terselenggaranya demokrasi yang berkualitas.
Hal itu ia sampaikan saat menghadiri kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum bersama mitra kerja Bawaslu dengan tema “Rekonstruksi Hukum Pemilu dalam Skema Pemilu Terpisah: Tantangan Penegakan Hukum dan Peran Strategis Bawaslu” di Harris Resort Barelang, Sabtu (6/9/2025).
Dalam sambutannya, Amsakar menekankan bahwa kualitas hasil pemilu sangat ditentukan oleh integritas dan profesionalitas penyelenggara, serta dukungan sumber daya yang memadai.
“Produk pemilihan umum itu pasti hasilnya hebat kalau penyelenggaranya memiliki integritas dan didukung oleh sumber daya yang memadai. Omong kosong berbicara soal kualitas pemilu kalau penyelenggaranya tidak mendapatkan atensi yang sepatutnya,” ujar Amsakar.
Ia menilai, kegiatan ini strategis sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas demokrasi dari waktu ke waktu. Pemerintah Kota Batam, lanjutnya, juga sedang menyiapkan pembangunan gedung terpadu yang dapat dimanfaatkan oleh Bawaslu, KPU, serta instansi vertikal lain.
“Baik KPU maupun Bawaslu sama-sama membutuhkan fasilitas yang layak untuk menunjang tugasnya. Karena itu, kami mengambil inisiatif membangun gedung terpadu agar pelayanan lebih terintegrasi dan efisien,” jelasnya.
Amsakar juga menegaskan bahwa Bawaslu harus mampu berdiri di tengah sebagai pengawal kepentingan semua pihak.
“Integritas adalah nomor satu. Bawaslu harus berdiri di tengah, tidak berpihak kepada kepentingan manapun,” tegasnya.
Selain itu, ia mendorong inovasi pemilu berbasis teknologi, termasuk penerapan e-voting dengan sidik jari, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus menekan biaya pelaksanaan.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, dalam kesempatan yang sama menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan pengawas pemilu secara menyeluruh.
“Penguatan kelembagaan tidak bisa setengah-setengah. Harus dimulai dari regulasi yang jelas, dukungan penganggaran yang memadai, kualitas sumber daya manusia, hingga kesiapan sarana dan prasarana. Semua ini akan menentukan sejauh mana Bawaslu mampu menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal,” ujar Rifqi.
Acara tersebut menjadi momentum penguatan sinergi antara Bawaslu, KPU, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, demi terwujudnya pemilu yang lebih transparan, adil, dan berkualitas.
Penulis : DI
Editor : IZ
