INIKEPRI.COM – Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan se-Sumatera 2025 di Swiss-Belhotel Harbour Bay, Minggu (21/9/2025). Rakor dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Pertemuan ini dihadiri kepala daerah dari sepuluh provinsi Sumatera serta pejabat pusat, di antaranya Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamu Karyasayuda dan Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Tommy Andana.
Bagi Batam, kehadiran Amsakar bersama Li Claudia menjadi wujud kesiapan daerah dalam mendukung kebijakan nasional sekaligus mempererat sinergi dengan pemerintah pusat.
“Rakor ini momentum penting untuk memperkuat kolaborasi. Dengan sinergi yang solid, pembangunan bisa berjalan searah dan stabilitas daerah tetap terjaga,” ujar Amsakar.
Amsakar juga menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Batam sebagai tuan rumah. Menurutnya, pertemuan lintas daerah seperti ini membuka ruang berbagi pengalaman sekaligus memperluas manfaat pembangunan.
“Melalui sinergi antar daerah, kita bisa menghadirkan manfaat pembangunan yang lebih luas dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Semoga kerja sama antarwilayah di Sumatera semakin solid,” tambahnya.
Ia menegaskan, kunci keberhasilan pembangunan ada pada kolaborasi. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, ditambah kerja sama antarprovinsi, diyakininya akan mampu menjawab tantangan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan se-Sumatera 2025 di Batam menyoroti dua isu utama, yakni keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta pengelolaan fiskal daerah.
Tito menyebut, kedua isu ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan stabilitas nasional dan keberlanjutan pembangunan daerah. Rakor juga menjadi wadah untuk mengantisipasi potensi persoalan pada tahun anggaran 2025.
“Langkah proaktif perlu dilakukan agar kendala bisa diminimalisir dan program pemerintah di daerah berjalan lancar,” ujar Tito.
Ia menekankan, stabilitas daerah adalah fondasi pembangunan. Karena itu, kepala daerah diminta sigap menghadapi dinamika yang bisa memicu keresahan, termasuk demonstrasi.
Menurut Tito, langkah awal yang harus dilakukan adalah memperkuat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta menjalin komunikasi intensif dengan tokoh masyarakat untuk meredam potensi eskalasi.
Dalam arahannya, Mendagri juga memberi instruksi khusus. Antara lain menggelar doa bersama lintas elemen, memperbanyak program pro rakyat seperti pasar murah dan bantuan sosial, serta menunda kegiatan seremonial yang terkesan berlebihan.
Tito mengingatkan agar pejabat dan keluarganya tidak memamerkan kemewahan. “Kalau ada acara pribadi seperti resepsi atau ulang tahun, laksanakanlah dengan sederhana. Jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial,” tegasnya.
Selain itu, ia meminta kepala daerah tetap berada di wilayah masing-masing, terutama dalam situasi rawan. Perjalanan ke luar negeri hanya diperbolehkan untuk kepentingan dinas penting atau berobat, dengan izin khusus dan syarat daerah dalam kondisi aman.
Ia juga mendorong komunikasi rutin antara gubernur, bupati, dan wali kota. “Minimal tiga bulan sekali harus ada rapat bersama untuk sinkronisasi program. Kalau bisa sebulan sekali, tentu lebih baik,” tambahnya.
Selain kamtibmas, Mendagri juga menyinggung strategi menghadapi alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2026 sebesar Rp693 triliun. Ia menekankan tiga hal: efisiensi belanja, optimalisasi pendapatan baru tanpa membebani rakyat kecil, termasuk menggerakkan UMKM dan sektor pangan, serta memanfaatkan peluang program pusat senilai Rp1.376 triliun seperti makan bergizi gratis, revitalisasi sekolah, layanan kesehatan, infrastruktur, hingga ketahanan pangan.
Menutup arahannya, Tito mengimbau pemerintah daerah mengaktifkan kembali siskamling di tingkat RT/RW. Menurutnya, langkah sederhana ini, ditambah sikap santun pejabat, efektif menjaga kondusivitas dan kepercayaan masyarakat.
Penulis : RP
Editor : IZ
