INIKEPRI.COM — Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Iman Sutiawan, mengajak masyarakat Batam untuk menyikapi persoalan air bersih secara jernih, proporsional, dan tidak reaktif. Menurutnya, masalah air bukan persoalan yang lahir hari ini, melainkan akumulasi panjang dari kebijakan, pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan kota yang tidak seimbang selama bertahun-tahun.
Iman menegaskan bahwa masa transisi pengelolaan air dari ATB ke Moya telah berlangsung sejak periode kepemimpinan sebelumnya. Infrastruktur dasar air bersih yang digunakan hingga kini dibangun pada masa ketika jumlah penduduk Batam masih relatif kecil. Pipa-pipa berdiameter terbatas dan kapasitas distribusi yang minim kala itu dinilai memadai, namun tidak dirancang untuk menghadapi lonjakan penduduk, pertumbuhan perumahan, dan ekspansi kawasan industri seperti yang terjadi saat ini.
“Batam berkembang sangat cepat, tetapi sistem airnya tumbuh lambat. Ketimpangan inilah yang hari ini kita rasakan dampaknya,” ujar tokoh muda Kepulauan Riau tersebut.
Pasca pengelolaan air dipegang oleh Moya, kondisi pelayanan air diakui belum menunjukkan perbaikan signifikan sesuai harapan masyarakat. Namun demikian, Iman mengingatkan bahwa fase ini merupakan tahap koreksi besar, di mana berbagai persoalan lama justru muncul ke permukaan dan terasa lebih tajam akibat ekspektasi publik yang tinggi.
Dalam konteks tersebut, Kepala dan Wakil Kepala BP Batam, yakni Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra, dinilai tidak mewarisi kondisi ideal. Sebaliknya, keduanya menghadapi kompleksitas persoalan yang menumpuk, mulai dari keterbatasan teknis, kondisi infrastruktur lama, hingga kepercayaan publik yang sedang diuji.
Meski demikian, Iman menilai upaya yang dilakukan Amsakar–Li Claudia sudah maksimal. Langkah-langkah evaluasi menyeluruh, penataan ulang prioritas, serta upaya pembenahan sistem distribusi terus dilakukan di tengah tekanan dan sorotan publik.
“Membenahi air bukan pekerjaan instan. Ini bukan soal memperbaiki keran bocor, tapi membangun ulang fondasi sistem pelayanan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegasnya.
Ia menambahkan, tanpa dukungan sosial dan stabilitas politik, upaya pembenahan justru berpotensi tersendat. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak saling menyalahkan, apalagi melemahkan legitimasi kepemimpinan yang sedang bekerja menyelesaikan persoalan struktural ini.
Iman menekankan bahwa kritik tetap penting sebagai bagian dari kontrol publik, namun harus diarahkan secara konstruktif. Dukungan masyarakat menjadi faktor kunci agar pembenahan sistem air bersih dapat berjalan berkelanjutan dan menghasilkan dampak jangka panjang.
“Air adalah kebutuhan dasar. Ketika pemimpin sudah bekerja di garis depan, maka tugas masyarakat adalah memberi kepercayaan, mendukung dengan cara yang bijak, dan mengawal agar perubahan benar-benar terwujud,” ujarnya.
Menurut Iman, persoalan air adalah cermin kedewasaan sebuah kota. Cara Batam menyikapi krisis ini akan menentukan apakah kota ini hanya tumbuh besar secara fisik, atau benar-benar matang sebagai kota yang berkeadaban dan berkeadilan bagi warganya.
Penulis : IZ
