INIKEPRI.COM – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menuntut pemerintah dan masyarakat untuk lebih cermat dalam menentukan skala prioritas pembangunan.
Penegasan itu disampaikannya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Batuampar di Sentosa Seafood Batam, Taman Pasifik Lot 1, Kamis (29/1/2026).
Dalam forum tersebut, Amsakar mengapresiasi kekompakan warga, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan setempat yang aktif mengawal usulan pembangunan sejak tahapan rembuk warga hingga Musrenbang kecamatan.
Menurutnya, Musrenbang bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan ruang strategis untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah daerah secara realistis.
“Musrenbang ini penting karena menjadi tempat kita menyaring usulan. Tidak semua bisa langsung direalisasikan, sehingga perlu ditentukan mana yang paling mendesak dan berdampak luas,” ujar Amsakar.
Ia memaparkan bahwa kebutuhan pembangunan Kota Batam saat ini diperkirakan mencapai Rp9 triliun. Sementara itu, kemampuan APBD Batam baru berada di kisaran Rp4,29 triliun.
“Artinya, ada gap yang cukup besar. Di sinilah pentingnya skala prioritas agar anggaran yang terbatas benar-benar digunakan untuk kebutuhan yang paling urgen dan dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Amsakar juga menyampaikan sejumlah capaian indikator makro ekonomi Batam yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Batam sepanjang 2025 tercatat sebesar 6,6 persen dan diproyeksikan meningkat hingga sekitar 7 persen pada triwulan III 2026.
Realisasi investasi juga melampaui target dengan capaian Rp69,3 triliun atau sekitar 115,5 persen dari Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar Rp60 triliun. Selain itu, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 4,85 persen pada 2024 menjadi 3,81 persen pada 2025.
Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batam tercatat sebesar 83,8, tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga terus menunjukkan tren penurunan dan kini berada di angka 7,57 persen.
“Capaian ini tidak lepas dari kerja bersama. Ada sinergi pemerintah, DPRD, Forkopimda, serta dukungan dunia usaha. Bahkan, kontribusi swasta mencapai sekitar Rp150 miliar untuk pembangunan Sekolah Rakyat,” ungkap Amsakar.
Meski demikian, ia tidak menutup mata terhadap sejumlah persoalan mendasar yang masih dihadapi Batam, khususnya terkait penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, dan penanganan banjir.
Terkait sampah, Amsakar menjelaskan bahwa penutupan Zona A di TPA Punggur oleh kementerian terkait sempat menimbulkan antrean panjang armada pengangkut. Pemerintah Kota Batam kemudian mengambil langkah cepat melalui pemanfaatan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dan optimalisasi Zona B.
“Antrean truk sempat mencapai empat jam karena kondisi tumpukan sampah yang sudah setinggi sekitar 20 meter. Alhamdulillah, kondisi ini mulai terurai berkat langkah taktis dan dukungan dunia usaha, termasuk bantuan pengerasan jalan menuju TPA senilai Rp3–4 miliar,” jelasnya.
Di sektor lainnya, Pemko Batam terus memfokuskan perbaikan layanan air bersih di 18 kawasan stres air, serta melakukan normalisasi drainase dan pembangunan pompa untuk mengurangi risiko banjir di kawasan perkotaan.
Menutup sambutannya, Amsakar mengajak masyarakat untuk terus menjaga kolaborasi dan suasana kondusif demi keberlanjutan pembangunan Kota Batam.
“Dengan kebersamaan dan skala prioritas yang tepat, kita optimistis Batam bisa terus melangkah maju,” pungkasnya.
Penulis : RP
Editor : IZ
