INIKEPRI.COM – Di tengah aktivitas Bandara Natuna yang padat, sebuah percakapan tanpa skenario justru melahirkan suara yang selama ini terpendam. Bupati Natuna, Cen Sui Lan, secara spontan menyampaikan keluhan mendasar masyarakatnya terkait mahalnya harga tiket pesawat rute Batam–Natuna.
Pertemuan itu terjadi secara kebetulan dengan tim Kajian Objek Pemajuan Kebudayaan (KOPK) yang tengah bertugas di Natuna, Sabtu (18/4/2026). Dalam suasana informal, sang Bupati menyampaikan persoalan klasik yang hingga kini belum menemukan solusi.
“Ini bukan sekadar soal mahal. Ini soal keadilan. Rakyat Natuna merasa seperti dibelenggu di tanahnya sendiri. Mau keluar daerah, ongkosnya bisa sebulan gaji. Mau masuk investasi, harga tiket jadi penghalang pertama,” ujar Cen Sui Lan, didampingi Wakil Bupati Jarmin Sidik.
Sebagai daerah yang masuk kategori 3T (terdepan, terluar, tertinggal), Natuna sejatinya memiliki potensi besar, mulai dari sektor perikanan, pariwisata bahari, hingga sumber daya gas alam. Namun, tingginya biaya transportasi udara dinilai menjadi penghambat utama mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Berdasarkan pantauan, harga tiket sekali jalan rute Batam–Natuna dapat mencapai Rp1,5 juta hingga Rp3 juta atau lebih pada periode tertentu, meskipun waktu tempuh penerbangan hanya sekitar 1,5 jam.
“Kami tidak minta gratis. Kami minta wajar. Jangan sampai rakyat kecil yang paling menderita karena tiket pesawat lebih mahal dari tiket ke luar negeri,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Cen Sui Lan secara langsung meminta perhatian pemerintah pusat. Ia menilai mekanisme pasar tidak cukup mampu menekan harga tiket di wilayah terpencil tanpa adanya intervensi kebijakan.
Sejumlah solusi pun disuarakan, mulai dari pemberian subsidi tiket untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan, pengaturan tarif batas atas khusus daerah terluar, hingga insentif bagi maskapai yang membuka rute dengan harga terjangkau.
Alternatif transportasi laut dinilai belum menjadi solusi efektif, mengingat waktu tempuh yang bisa mencapai berhari-hari dan tidak cocok untuk kebutuhan mendesak.
Keluhan serupa juga disampaikan masyarakat. Suharyadi, warga Bunguran Timur, mengaku sudah dua tahun tidak dapat menjenguk anaknya yang menempuh pendidikan di Batam akibat mahalnya tiket.
“Anak saya minta uang kuliah saja sudah berat. Apalagi ongkos pulang-pergi Natuna–Batam. Kadang kami hanya bisa teleponan. Ini seperti dipisahkan oleh harga, bukan oleh laut,” ujarnya.
Dampak lain turut dirasakan sektor ekonomi. Fisabilillah, tokoh seni Mendu, menyebut tingginya biaya transportasi udara ikut mendorong kenaikan harga barang kebutuhan pokok.
“Semua barang naik karena biaya kirim lewat pesawat mahal. Yang dirugikan ya rakyat kecil lagi. Pemerintah pusat harus turun tangan. Jangan biarkan Natuna makin tertinggal karena mahal ongkos,” keluhnya.
Sementara itu, tokoh adat Bunguran Timur, H. Mursidi, menggambarkan situasi tersebut dengan nada getir.
“Dulu kami hanya takut ombak besar kalau naik perahu. Sekarang, kami takut sama harga tiket. Saya sudah tua, tapi saya masih ingin rasanya anak cucu saya bisa keluar Natuna tanpa harus menguras harta,” ujarnya.
Di akhir pertemuan, Bupati Natuna menitipkan pesan kepada pemerintah pusat.
“Tolong sampaikan ke Jakarta: Natuna tidak minta mewah. Kami minta dijangkau dengan layak,” katanya.
Ia menegaskan, akses transportasi yang terjangkau akan membuka peluang lebih luas bagi masyarakat, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, hingga investasi.
“Dengan harga tiket yang masuk akal, anak-anak bisa sekolah, ibu-ibu bisa berobat, seniman bisa pentas, dan investor bisa masuk. Itu semua bagian dari membangun Indonesia dari pinggiran,” tutupnya.
Penulis : RP
Editor : IZ
