INIKEPRI.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna memperkuat langkah antisipasi menghadapi ancaman kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring kondisi musim kemarau yang mulai berdampak terhadap wilayah tersebut.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Kekeringan dan Karhutla yang digelar di Kantor Bupati Natuna, Bukit Arai, Senin (24/8/2026).
Rapat dipimpin langsung Bupati Natuna Cen Sui Lan dan diikuti sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta instansi vertikal.
Cen Sui Lan mengatakan, koordinasi lintas sektor diperlukan untuk memastikan pemerintah bersama seluruh unsur terkait memiliki langkah yang jelas dalam menghadapi potensi dampak kemarau.
Ia meminta seluruh peserta rapat memberikan masukan berdasarkan kondisi di lapangan, sehingga langkah mitigasi yang dilakukan tidak hanya bersifat reaktif ketika bencana terjadi.
“Melalui rapat ini, saya mengharapkan masukan-masukan dari bapak dan ibu semua dalam menghadapi musim kemarau ini dan mencari solusinya,” ujar Cen Sui Lan saat membuka rapat.
Kemarau Diprediksi Berlangsung hingga Awal 2027
Kepala BMKG Natuna Rafael Alesandro Marbun menyampaikan bahwa kondisi kemarau diprakirakan masih berlangsung hingga awal 2027.
Menurut Rafael, kondisi tersebut dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang berdampak terhadap berkurangnya intensitas curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Natuna.
“Curah hujan yang harusnya terjadi di bulan Agustus 2026 sangat mengalami pengurangan. Kondisi ini perlu kita waspadai bersama,” jelas Rafael.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena minimnya curah hujan tidak hanya meningkatkan risiko kebakaran lahan, tetapi juga berpotensi memengaruhi ketersediaan air bersih masyarakat.
Lima Karhutla Terjadi Selama Agustus
Sementara itu, Kapolres Natuna AKBP Novyan Aries Efendie memaparkan bahwa sepanjang Agustus 2026 telah terjadi lima peristiwa karhutla di wilayah Natuna.
Untuk mempercepat penanganan apabila terjadi kebakaran, ia mengusulkan adanya satu koordinator lapangan yang dapat mengintegrasikan penanganan dari berbagai unsur.
Selain itu, wilayah Bunguran Besar diusulkan dibagi menjadi tiga zonasi pengawasan untuk mempermudah pemantauan kawasan yang memiliki potensi rawan kebakaran.
Usulan pembentukan satuan tugas khusus tersebut mendapat dukungan dari Komandan Lanud Raden Sadjad Natuna Marsekal TNI Onesmus Gede Rai Aryadi.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat mitigasi sejak dini, terutama melalui pemetaan kawasan yang berpotensi mengalami karhutla.
Dukungan juga disampaikan Balai Wilayah Sungai (BWS) yang menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam penanganan dampak kemarau di lapangan.
Air Baku Gunung Ranai Tersisa 30 Persen
Ancaman kemarau juga mulai terlihat dari kondisi ketersediaan air baku.
Direktur Perusahaan Daerah (Perusda) Tirta Nusa Kabupaten Natuna, Zaharuddin, menyampaikan bahwa debit air baku di sejumlah sumber mengalami penurunan.
Saat ini, ketersediaan air baku di Gunung Ranai tersisa sekitar 30 persen, sementara sumber air di Bukit Berangin berada di kisaran 60 persen.
Kondisi tersebut membuat Perusda Tirta Nusa menerapkan sistem pengaliran air secara bergilir untuk sejumlah wilayah.
“Saat ini kami memberlakukan sistem pengaliran air secara bergilir untuk wilayah Kota Ranai dan sekitarnya. Namun, untuk wilayah Bandarsyah, Sungai Ulu, dan Penagi kondisinya sejauh ini masih terbilang aman,” jelas Zaharuddin.
Penurunan debit air tersebut menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah karena kebutuhan air bersih masyarakat harus tetap terjaga di tengah berlangsungnya musim kemarau.
Masyarakat Diminta Hemat Air dan Waspada Karhutla
Menutup rapat koordinasi, Pemkab Natuna bersama jajaran instansi terkait mengimbau masyarakat turut mengambil bagian dalam menghadapi kondisi kemarau.
Masyarakat diminta menghemat penggunaan air bersih dan menggunakan air sesuai kebutuhan.
Selain itu, warga diingatkan untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan karena kondisi kering dapat mempercepat penyebaran api dan meningkatkan risiko karhutla.
Masyarakat juga diimbau membatasi aktivitas di luar rumah apabila kondisi panas ekstrem maupun kabut asap terjadi.
Melalui koordinasi lintas instansi tersebut, Pemkab Natuna berupaya memastikan potensi kekeringan, krisis air bersih dan karhutla dapat diantisipasi sejak dini.
Bagi pemerintah daerah, kesiapsiagaan bukan hanya soal penanganan ketika bencana terjadi, tetapi bagaimana risiko dapat ditekan sebelum memberikan dampak lebih luas kepada masyarakat.
Penulis : RP
Editor : IZ
