INIKEPRI.COM – Persoalan perubahan desil kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu aspirasi yang mencuat dalam dialog Bupati Natuna Cen Sui Lan bersama warga, kepala desa, dan aparatur pemerintah di Kecamatan Bunguran Utara, Selasa (29/9/2026).
Dialog tersebut berlangsung di sela kegiatan penyaluran bantuan sosial bagi lanjut usia (lansia) dan keluarga yang masuk kelompok kemiskinan ekstrem di Kantor Camat Bunguran Utara.
Dalam kesempatan itu, Cen Sui Lan membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi. Warga maupun kepala desa kemudian bergantian menyampaikan aspirasi, saran hingga masukan kepada pemerintah daerah.
“Sebelum kita menyerahkan bantuan ini, saya ingin kita dialog terlebih dahulu. Apa yang bapak dan ibu ingin sampaikan, silakan disampaikan,” ujar Cen Sui Lan.
Sejumlah persoalan disampaikan dalam forum tersebut. Salah satunya berkaitan dengan kebutuhan pengembangan pendidikan dasar di SD 002 Bunguran Utara yang masih memerlukan dukungan infrastruktur serta sarana dan prasarana laboratorium.
Namun, pembahasan kemudian menghangat ketika salah seorang kepala desa menyampaikan persoalan perubahan desil atau kelompok kesejahteraan ekonomi warga.
Perubahan tersebut disebut membuat sejumlah masyarakat kebingungan. Pasalnya, di tengah kondisi ekonomi yang dirasakan semakin berat, sebagian warga justru mendapati status desil mereka mengalami kenaikan.
“Ini saya rasa perlu dijelaskan kepada kami dan kepada seluruh masyarakat, Bu,” kata salah seorang kepala desa dalam dialog tersebut.
Menanggapi persoalan itu, Cen Sui Lan meminta para kepala desa dan masyarakat tidak panik. Ia menjelaskan bahwa status desil masih dapat diperbaiki melalui mekanisme yang tersedia.
“Bapak dan ibu tenang, itu masih bisa diubah. Ada caranya dan ada tautannya. Untuk lebih jelasnya nanti bisa ditanyakan kepada Dinas Sosial,” kata Cen Sui Lan.
Ia kemudian meminta para kepala desa lebih aktif melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial, terutama dalam membantu masyarakat yang mengalami persoalan terkait status kesejahteraannya.
Menurutnya, persoalan administrasi dan pemutakhiran data seharusnya tidak membuat masyarakat semakin terbebani. Pemerintah desa diharapkan dapat membantu warga mengikuti mekanisme yang tersedia untuk menyesuaikan data dengan kondisi sebenarnya.
“Jadi, para kepala desa harus aktif berkoordinasi dengan Dinas Sosial. Jangan sampai masyarakat yang justru direpotkan dengan persoalan seperti ini. Insyaallah, status desil itu bisa disesuaikan dengan kondisi warga,” tegasnya.
Dialog tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Natuna menyerap persoalan yang dihadapi masyarakat secara langsung. Selain persoalan data kesejahteraan, kebutuhan pendidikan dan infrastruktur dasar juga menjadi perhatian yang disampaikan warga dalam pertemuan tersebut.
Penulis : RP
Editor : IZ
