INIKEPRI.COM – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2027 diarahkan bukan sekadar untuk menghabiskan anggaran, tetapi memastikan setiap program yang dibiayai pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan, ukuran keberhasilan APBD harus dilihat dari hasil pembangunan dan perubahan yang dirasakan langsung oleh warga.
Hal itu disampaikan Amsakar saat menyampaikan tanggapan dan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD Kota Batam 2027 dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Rabu (7/10/2026).
Menurut Amsakar, berbagai pandangan dan masukan dari DPRD menjadi bagian penting dalam penyempurnaan rancangan APBD. Namun, seluruh program tetap harus disesuaikan dengan arah kebijakan KUA-PPAS serta kemampuan keuangan daerah.
“Keberhasilan APBD diukur dari kualitas hasil yang diberikan kepada masyarakat Kota Batam,” ujar Amsakar.
Karena itu, pemerintah daerah akan mendorong penganggaran dan pelaksanaan belanja yang lebih efektif, efisien, akuntabel dan responsif.
Setiap perangkat daerah juga diminta memiliki target dan indikator kinerja yang jelas, termasuk jadwal pelaksanaan, penanggung jawab serta mekanisme pemantauan dan evaluasi.
Infrastruktur hingga Pengendalian Banjir
Dalam rancangan APBD 2027, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu perhatian utama. Pemerintah menyiapkan pembangunan dan peningkatan sejumlah ruas jalan, pembangunan jembatan, unit sekolah baru hingga ruang kelas baru.
Pembangunan juga diarahkan tidak hanya terpusat di wilayah mainland, tetapi turut memperhatikan kebutuhan masyarakat di kawasan hinterland.
Amsakar mengatakan, setiap pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan urgensi, kondisi lapangan, kebutuhan masyarakat, kesiapan perencanaan, kualitas konstruksi, keselamatan, kemampuan keuangan daerah hingga keberlanjutan pemeliharaannya.
“Pembangunan dan peningkatan infrastruktur akan mempertimbangkan urgensi, kondisi lapangan, kebutuhan masyarakat, kesiapan perencanaan, kualitas konstruksi, keselamatan, kemampuan keuangan daerah, dan keberlanjutan pemeliharaan,” katanya.
Persoalan banjir juga masuk dalam prioritas. Penanganannya diarahkan secara terpadu, mulai dari pembangunan dan pemeliharaan drainase, normalisasi, pengendalian sedimentasi dan sampah, perlindungan daerah resapan hingga penguatan sistem pompa.
Langkah tersebut diharapkan dapat membuat penanganan banjir tidak hanya bersifat reaktif ketika genangan terjadi, tetapi dilakukan dengan pendekatan yang lebih menyeluruh.
Sampah, Sekolah dan Kesehatan
Persoalan persampahan juga mendapat perhatian dalam APBD 2027. Pemko Batam mengarahkan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.
Program yang disiapkan mencakup pengurangan dan pemilahan sampah, pengangkutan, pembangunan TPS 3R, pengelolaan di tempat pemrosesan akhir serta penambahan sarana arm roll truck dan bin container.
Pemerintah juga merencanakan pembangunan lanjutan landfill TPA, TPS 3R serta penguatan layanan pengangkutan sampah di sembilan kecamatan.
Di bidang pendidikan, APBD 2027 diarahkan untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan mutu pendidikan.
Sejumlah program yang disiapkan antara lain bantuan dan beasiswa bagi siswa tidak mampu, seragam sekolah bagi siswa baru SD dan SMP negeri maupun swasta, beasiswa mahasiswa termasuk dari wilayah hinterland, pembangunan ruang kelas baru, pengadaan peralatan pendidikan serta peningkatan kompetensi guru.
Sementara sektor kesehatan diarahkan untuk memperkuat Universal Health Coverage (UHC), meningkatkan sarana dan prasarana puskesmas serta RSUD Embung Fatimah, memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan dan memastikan ketersediaan obat serta alat kesehatan.
Pemerintah juga menekankan pemerataan akses pelayanan kesehatan agar manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan masyarakat di kawasan perkotaan.
Lapangan Kerja dan UMKM
Selain pembangunan fisik dan pelayanan dasar, APBD 2027 juga diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat.
Pemko Batam akan mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja, penguatan kapasitas UMKM, pemberdayaan industri serta kemudahan dalam perizinan usaha.
Upaya memperbesar kesempatan kerja bagi masyarakat lokal juga menjadi perhatian.
Pemko Batam sebelumnya telah meneken nota kesepahaman dengan 30 perusahaan besar di Batam dan APINDO. Kesepakatan tersebut diarahkan untuk merealisasikan penyerapan minimal 20 persen tenaga kerja lokal.
Bagi Amsakar, seluruh program tersebut pada akhirnya harus kembali kepada tujuan utama APBD, yakni memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Karena itu, pemerintah tidak ingin keberhasilan APBD hanya diukur dari berapa besar anggaran yang berhasil dibelanjakan.
“Pengukuran kinerja akan diarahkan pada capaian yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, antara lain penanganan titik banjir, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, peningkatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta pemerataan infrastruktur dasar,” tegasnya.
Dengan arah tersebut, pembahasan Ranperda APBD 2027 antara Pemko Batam dan DPRD diharapkan berlangsung konstruktif dan terbuka.
APBD yang nantinya ditetapkan diharapkan tidak berhenti sebagai angka-angka dalam dokumen anggaran, tetapi benar-benar menjelma menjadi jalan yang lebih baik, layanan publik yang lebih mudah, lingkungan yang lebih tertata, pendidikan yang lebih terjangkau hingga kesempatan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Batam.
Penulis : DI
Editor : IZ
