INIKEPRI.COM – Wali Kota Batam Amsakar Achmad meminta camat dan lurah lebih aktif turun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan memastikan berbagai persoalan warga ditindaklanjuti secara konkret.
Menurut Amsakar, pemerintah tidak cukup hanya menerima laporan atau mendengar keluhan masyarakat. Jajaran pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan harus memahami kondisi riil di lapangan agar solusi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan warga.
Pesan tersebut disampaikan Amsakar saat menghadiri silaturahmi bersama RT, RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan tokoh masyarakat se-Kecamatan Lubuk Baja di Ballroom Hotel AP Premier, Jumat (16/10/2026) malam.
Dalam pertemuan itu, Amsakar menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Melalui komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan, persoalan di lingkungan warga diharapkan dapat diketahui lebih cepat, sementara informasi yang belum jelas bisa segera diluruskan.
Ia juga mengingatkan bahwa kritik terhadap persoalan publik sebaiknya disertai gagasan dan langkah penyelesaian yang dapat dijalankan.
“Batam tidak membutuhkan orang yang sekadar pandai mencari kekurangan atau kesalahan orang lain. Yang kita butuhkan saat ini adalah orang-orang yang mampu menawarkan alternatif dan solusi konkret untuk menyelesaikan masalah,” ujarnya.
Amsakar secara khusus menginstruksikan seluruh camat dan lurah di Kota Batam agar memperkuat komunikasi dengan RT, RW, LPM, serta tokoh masyarakat di wilayah masing-masing.
Bagi pemerintah, perangkat di tingkat paling dekat dengan masyarakat memiliki peran penting dalam mengenali kebutuhan warga, mulai dari persoalan pelayanan dasar hingga kondisi lingkungan. Karena itu, komunikasi tidak boleh hanya dilakukan ketika muncul masalah, tetapi perlu dibangun secara rutin.
Air Bersih, Kampung Tua, dan Sampah Jadi Perhatian
Dalam pertemuan bersama masyarakat Lubuk Baja tersebut, Amsakar turut memaparkan sejumlah persoalan strategis yang sedang menjadi perhatian Pemerintah Kota Batam. Beberapa di antaranya menyangkut legalisasi lahan Kampung Tua, penyediaan air bersih, dan pengelolaan sampah.
Terkait legalisasi lahan Kampung Tua, Amsakar menyampaikan bahwa sebanyak 1.450 sertifikat tanah telah diselesaikan. Pemerintah juga terus mengupayakan kepastian hukum atas lahan di kawasan Tanjung Uma, termasuk melalui penyusunan peraturan daerah khusus tentang Kampung Tua.
Persoalan air bersih juga menjadi perhatian penting, terutama bagi masyarakat yang masih menghadapi kendala pasokan.
Program percepatan penanganan air bersih di Tanjung Uma ditargetkan rampung pada akhir 2026. Pekerjaan yang direncanakan mencakup interkoneksi pipa dari Sungai Ladi menuju Bukit Permata, dilanjutkan dengan pengembangan jaringan distribusi di dalam kawasan.
Sementara itu, upaya pemulihan pasokan air di Baloi Centre setelah gangguan kelistrikan atau blackout terus dioptimalkan.
Pemerintah juga telah memetakan 18 titik rawan pada jaringan distribusi air dan menjajaki pengembangan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO), yakni teknologi pengolahan air laut menjadi air tawar.
Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pelayanan air bersih di Batam, yang kebutuhannya terus menjadi perhatian masyarakat.
Pemko Siapkan Penguatan Pengangkutan Sampah
Selain air bersih dan legalisasi lahan, persoalan sampah turut dibahas dalam pertemuan tersebut.
Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam merencanakan penguatan armada pengangkutan sampah melalui kerja sama dengan pihak swasta. Pada APBD Perubahan 2026, proyek percontohan skema tersebut direncanakan berlangsung di tiga kecamatan, yakni Sagulung, Batu Aji, dan Sekupang.
Melalui skema ini, armada milik pemerintah daerah diharapkan dapat dioptimalkan untuk mendukung pelayanan pengangkutan sampah di wilayah lain, termasuk Kecamatan Lubuk Baja.
Rencana tersebut menjadi salah satu langkah yang disiapkan untuk memperkuat pelayanan kebersihan. Namun, pelaksanaannya tetap perlu dipantau agar peningkatan armada benar-benar berdampak pada layanan yang dirasakan masyarakat.
Masyarakat Apresiasi Upaya Penanganan Persoalan
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan tokoh masyarakat Lubuk Baja menyampaikan apresiasi kepada Amsakar dan Wakil Wali Kota Batam sekaligus ex-officio Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra.
Apresiasi tersebut disampaikan atas berbagai upaya penanganan persoalan yang dirasakan masyarakat, antara lain perbaikan jaringan air bersih, penanganan titik banjir, legalisasi lahan di Tanjung Uma, serta pengelolaan sampah.
Masyarakat juga menyatakan dukungan terhadap program pembangunan Pemko Batam dan berkomitmen menjaga keamanan, ketertiban, serta kondusivitas lingkungan.
Menutup arahannya, Amsakar menyampaikan salam dari Li Claudia Chandra yang disebut terus mengawal penanganan teknis pemerintahan secara terintegrasi. Ia juga mengapresiasi peran RT dan RW sebagai garda terdepan pelayanan publik karena berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Amsakar berharap hubungan antara pemerintah dan masyarakat terus terjaga sehingga aspirasi warga tidak berhenti sebagai masukan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui program dan langkah penyelesaian yang nyata.
“Keberhasilan pembangunan Kota Batam adalah hasil kerja kolektif kita bersama. Mari kita satukan hati dan rapatkan barisan untuk membuat Batam semakin hebat dan sejahtera ke depan,” tutupnya.
