Natuna Minta di Pulau Laut Dibangun Armada Induk

- Publisher

Selasa, 7 September 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

(Foto: ANTARA)

(Foto: ANTARA)

INIKEPRI.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna meminta pemerintah pusat membangun pangkalan militer di Pulau Sekatung, satu pulau terluar NKRI yang berada di Laut Natuna Utara, berhadapan dengan Vietnam.

“Kalau pulau itu difasilitasi dengan fasilitas kapal induk, maka dia akan menjadi kapal induk yang tidak bisa ditenggelamkan. Itu hal paling riil bisa dilakukan pemerintah untuk memperkuat pertahanan keamanan di Laut Natuna Utara,” kata Wakil Bupati Natuna Rodial Huda dalam rapat dengan Pansus RUU Landas Kontinen di Batam, Senin 6 September 2021.

BACA JUGA:  Bakamla RI Jemput 8 Nelayan di Perbatasan Indonesia-Malaysia

Ia mengatakan, dengan keterbatasan alutsista yang dimiliki pemerintah di Natuna, maka pembangunan armada induk di Pulau Laut bisa menjadi jawaban atas tantangan di perbatasan.

“Sebenarnya ada jalan keluar yang diberi oleh Tuhan. Di sana ada Pulau Laut yang luas,” kata dia.

Saat ini, jarak dari pangkalan TNI di Ranai ke Pulau Laut sekitar tujuh jam pelayaran. Dan ini tentu saja menyulitkan pengawasan di laut.

“Kalau Pulau Laut dibangun pusat militer seperti Okinawa atau Hawaii, maka tujuh pulau terluar ter-‘cover’ pengawasannya. Akan memudahkan pengawasan di sana, dari sisi perikanan, sisi militer, apa saja,” kata dia.

BACA JUGA:  Kapal Ikan Vietnam Melaut di Pulau Laut Natuna

Ia berterima kasih dengan upaya pemerintah yang tengah membahas RUU Landas Kontinen. Menurut dia, secara de jure itu penting untuk diundangkan.

Namun, sebagai orang pesisir yang hidup di laut, maka penguatan harus juga secara defacto. Karena ada prinsip, “The Freedom of The Sea”. Hanya yang kuat yang menguasai laut.

“Tidak ada pemilik laut, siapa kuat dia yang berkuasa. Kalau kami di perbatasan, selain diperkuat dengan dejure, juga defacto,” kata dia.

BACA JUGA:  Pengurus Kadin Batam 2020 - 2025 Resmi di Lantik

Di tempat yang sama, Ketua Pansus Landas Kontinen Taufik Basari mengatakan menerima berbagai masukan dalam rapat di Batam.

“Mudah-mudahan bisa dilaksanakan,” kata dia.

Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina mengatakan RUU Landas Kontinen sangat diperlukan di Kepri, karena 96 persen wilayah provinsi itu adalah laut.

Di Kepri juga terdapat 22 pulau terluar yang membutuhkan pengawasan dan pengamanan dari pemerintah.

“Kami mendukung masukan teman-teman. Kami harapkan masukan kami dapat diakomodir,” kata dia. (ER/ANTARA)

Berita Terkait

Hari Bakti ke-55, BP Batam Gaungkan Semangat “Batam Maju, Investasi Melaju”
Respons Keluhan Orang Tua, Amsakar Instruksikan Penambahan Ruang Kelas SDN 013 Sekupang
BP Batam Upayakan Hujan Turun di Waduk Lewat Operasi Modifikasi Cuaca
Amsakar Achmad Raih Penghargaan Wali Kota Pendukung Zakat Terbaik 2026
Kaveling Laut Batam Dikembalikan ke BP Batam, Amsakar Tegaskan Tata Ruang Terintegrasi
Soroti Konten TikTok @human.activity yang Dinilai Provokatif, Relawan ASLI Datangi Tim Siber Polda Kepri
Dinilai Lampaui Batas Kritik, Relawan ASLI Siapkan Laporan terhadap Akun TikTok @human.activity
Perkuat Kepedulian terhadap Sesama, BP Batam Gelar Donor Darah dalam Rangkaian Hari Bakti ke-55

Berita Terkait

Senin, 26 Oktober 2026 - 06:33 WIB

Respons Keluhan Orang Tua, Amsakar Instruksikan Penambahan Ruang Kelas SDN 013 Sekupang

Minggu, 25 Oktober 2026 - 08:45 WIB

BP Batam Upayakan Hujan Turun di Waduk Lewat Operasi Modifikasi Cuaca

Minggu, 25 Oktober 2026 - 07:29 WIB

Amsakar Achmad Raih Penghargaan Wali Kota Pendukung Zakat Terbaik 2026

Jumat, 23 Oktober 2026 - 13:34 WIB

Kaveling Laut Batam Dikembalikan ke BP Batam, Amsakar Tegaskan Tata Ruang Terintegrasi

Jumat, 23 Oktober 2026 - 10:40 WIB

Soroti Konten TikTok @human.activity yang Dinilai Provokatif, Relawan ASLI Datangi Tim Siber Polda Kepri

Berita Terbaru