INIKEPRI.COM – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melaksanakan rotasi terhadap 16 pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II, dalam rangka penyegaran struktur organisasi pemerintahan dan peningkatan kinerja birokrasi. Pelantikan dilaksanakan pada Jumat (23/5/2025) di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, dan dipimpin langsung oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad, didampingi Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura.
Mutasi ini merupakan bagian dari langkah strategis Gubernur dan Wakil Gubernur pasca-pelantikan mereka pada Februari 2025 lalu.
Gubernur Ansar menegaskan bahwa rotasi pejabat merupakan hal yang lumrah dalam sistem pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi.
“Pelantikan ini bukan sekadar pergantian posisi, melainkan merupakan proses penataan manajemen pemerintahan yang berdasarkan pada evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi,” ujar Gubernur Ansar dalam sambutannya.
Detail Rotasi dan Posisi Baru
Sejumlah pejabat yang mengalami rotasi antara lain:
Diky Wijaya, S.STP., M.Si. dari Kepala Bapenda menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Abdullah, S.Sos., sebelumnya Kepala Biro Umum, kini mengisi jabatan sebagai Kepala Bapenda.
Misni, S.Sos., M.Si., dipindahkan dari Kepala Barenlitbang menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesra.
Aries Fhariandi, S.E., menggantikan Misni sebagai Kepala Barenlitbang.
Hasan, S.Kom., M.T., sebelumnya Kepala Dinas Kominfo, kini memimpin Dinas Pariwisata.
Hendri Kurniadi, S.STP., mantan Kasatpol PP, kini menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
Martin L. Maromon, S.H., dirotasi dari Sekretaris DPRD menjadi Kasatpol PP.
Novianto, S.IP., M.Si., dipromosikan dari Kepala Biro Organisasi menjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Darson dan M. Ihsan bertukar posisi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga.
Beberapa posisi strategis lainnya juga mengalami pergeseran, dengan satu jabatan penting, yakni Sekretaris DPRD Provinsi Kepri, masih menunggu pengisian resmi.
Komitmen Terhadap Reformasi dan Efisiensi
Pelaksanaan rotasi ini sejalan dengan komitmen Gubernur Ansar untuk memperkuat sistem birokrasi yang efisien dan berorientasi pada pelayanan publik. Sebelumnya, Gubernur juga telah menetapkan sejumlah kebijakan efisiensi anggaran, seperti menolak pengadaan kendaraan dinas baru dan meminta staf khusus bekerja tanpa honorarium.
“Langkah-langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab kami dalam menjalankan amanah rakyat, memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Rotasi ini diharapkan menjadi momentum untuk menciptakan pemerintahan yang lebih profesional, responsif, dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.
Penulis : RP
Editor : IZ
