INIKEPRI.COM – Pemerintah Kota Batam mulai mengambil langkah khusus untuk memangkas kerumitan administrasi yang selama ini dihadapi nelayan, terutama dalam mengurus dokumen kapal dan rekomendasi bahan bakar minyak (BBM).
Langkah tersebut ditandai dengan peluncuran Tim Percepatan Administrasi Kerja Kapal Nelayan Gratis (Cakalang) oleh Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Kelurahan Kasu, Selasa (22/9/2026).
Tim Cakalang dirancang dengan pola pelayanan jemput bola. Pemerintah ingin nelayan tidak lagi harus berulang kali mendatangi sejumlah kantor dan instansi hanya untuk melengkapi dokumen yang menjadi persyaratan mendapatkan rekomendasi BBM.
Bagi pemerintah, administrasi seharusnya menjadi jalan untuk memastikan pelayanan berjalan tertib, bukan justru menjadi penghalang masyarakat pesisir untuk menjalankan aktivitas melaut.
“Yang paling penting bukan seremoninya. Bagaimana kebutuhan yang terkait dengan BBM itu dapat kita bantu, dan kalau bisa jangan terlalu lama,” kata Amsakar.
Persoalan Administrasi Nelayan Jadi Perhatian
Amsakar mengatakan pembentukan Tim Cakalang merupakan respons atas persoalan nyata yang dihadapi nelayan Batam.
Sebelumnya, nelayan harus melewati sejumlah tahapan untuk memperoleh rekomendasi BBM. Mulai dari kelengkapan dokumen kapal, nomor izin, hingga dokumen dan rekomendasi dari instansi terkait.
Rangkaian proses tersebut dinilai cukup kompleks, terutama bagi nelayan yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau hinterland.
“Kompleksitas persoalan yang dihadapi warga harus bisa kita selesaikan. Tim Cakalang ini insyaallah akan bekerja untuk membantu kebutuhan nelayan,” ujarnya.
Amsakar menegaskan, keberadaan tim tersebut tidak boleh berhenti sebatas seremoni peluncuran.
Ia meminta Tim Cakalang benar-benar hadir ketika nelayan membutuhkan bantuan dalam menyelesaikan administrasi.
“Saya berharap Tim Cakalang ini benar-benar dapat bekerja. Yang kita harapkan, ke depan nelayan tidak lagi mengalami kesulitan dalam mendapatkan kebutuhan administrasi untuk aktivitas melaut,” katanya.
100 Mesin Ketinting untuk 200 Nelayan
Dalam kegiatan yang sama, pemerintah juga menyalurkan sejumlah dukungan langsung bagi nelayan.
Sebanyak 100 unit mesin ketinting dengan total nilai sekitar Rp500 juta diserahkan kepada 40 Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang mencakup sekitar 200 nelayan.
Bantuan tersebut bersumber dari pokok pikiran Anggota DPRD Kota Kepulauan Riau, Aweng Kurniawan, dari Fraksi Gerindra.
Selain mesin ketinting, nelayan juga menerima dukungan administrasi berupa rekomendasi BBM dan Elektronik Buku Kapal Perikanan (e-BKP).
Menurut Amsakar, bantuan sarana produksi merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kapasitas nelayan.
“Nelayan yang tidak punya mesin dibantu. Bagi nelayan yang wilayah edarnya lebih jauh, tentu membutuhkan mesin dengan kapasitas yang lebih besar,” katanya.
7.000 Nelayan Batam Sudah Terlindungi BPJS
Dukungan terhadap nelayan juga diarahkan pada aspek perlindungan sosial.
Amsakar menyebut saat ini sekitar 7.000 nelayan di Batam telah mendapatkan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Jumlah tersebut terdiri dari sekitar 6.000 nelayan yang didukung Pemerintah Kota Batam dan 1.000 nelayan melalui Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Pemko Batam menargetkan jumlah tersebut kembali bertambah pada 2027.
“Tahun 2027, jumlah itu ditargetkan bertambah 500 nelayan lagi,” ungkap Amsakar.
Dalam kegiatan tersebut juga diserahkan santunan BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp42 juta kepada ahli waris nelayan dari Tanjung Sari, Belakang Padang.
Dukungan lainnya datang melalui program Gerakan Donasi Kuota Internet dari provider XL Smart. Sebanyak 10 titik mendapatkan router dengan dukungan kuota hingga 85 GB per bulan untuk menunjang kebutuhan internet di Kampung Nelayan Merah Putih.
Baru 898 Kapal yang Lengkap Dokumen
Kepala Dinas Perikanan Kota Batam, Yudi Admajianto, menjelaskan bahwa pembentukan Tim Cakalang berangkat dari persoalan kelengkapan administrasi kapal nelayan.
Dari sekitar 7.224 kapal nelayan berukuran 0–5 GT yang terdata, baru sekitar 898 kapal yang telah memiliki dokumen kapal.
Kondisi tersebut kemudian berpengaruh ketika nelayan hendak memperoleh rekomendasi pembelian BBM.
Yudi menjelaskan, penerbitan rekomendasi BBM membutuhkan sejumlah dokumen dan proses yang melibatkan beberapa instansi.
Untuk nelayan di wilayah perairan Belakang Padang, misalnya, terdapat proses pengurusan izin kecil melalui KSOP Tanjung Balai Karimun. Setelah itu, nelayan perlu mengurus penerbitan e-BKP melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau di Sekupang.
Setelah persyaratan tersebut terpenuhi, barulah Dinas Perikanan Kota Batam dapat menerbitkan surat rekomendasi BBM.
Rangkaian proses tersebut membuat nelayan harus berhubungan dengan sejumlah instansi yang lokasinya tidak selalu berada dekat dengan wilayah tempat mereka tinggal dan bekerja.
“Memang ada masalah, kemudian muncul inovasi. Kami menggabungkan seluruh instansi terkait dan turun bersama melakukan pelayanan jemput bola melalui Tim Cakalang,” kata Yudi.
Tim Cakalang Libatkan Banyak Instansi
Untuk menjalankan pelayanan tersebut, Tim Cakalang melibatkan sejumlah instansi, di antaranya KSOP Batam, KSOP Tanjung Balai Karimun, DPMPTSP, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, UPT Dinas Perikanan, serta pemerintah kecamatan dan kelurahan.
Dengan pola pelayanan jemput bola, nelayan diharapkan tidak perlu berkali-kali datang ke pusat kota hanya untuk menyelesaikan satu per satu tahapan administrasi.
Sepanjang 2026, Tim Cakalang dijadwalkan melakukan enam kali pelayanan di wilayah pesisir dan hinterland Batam.
Pelayanan dimulai dari Pulau Kasu, kemudian dilanjutkan ke Pulau Terong, Pulau Buluh, Temoyong, serta sejumlah titik di Kecamatan Galang.
Dinas Perikanan Kota Batam menargetkan pelayanan tersebut dapat mendorong penerbitan sekitar 1.500 surat rekomendasi BBM hingga Desember 2026.
Bagi pemerintah, target tersebut bukan semata soal jumlah dokumen yang diterbitkan. Lebih jauh, Tim Cakalang diharapkan menjadi pola pelayanan yang benar-benar mendekatkan pemerintah kepada nelayan—terutama masyarakat pesisir yang selama ini harus menghadapi jarak dan kompleksitas birokrasi untuk mendapatkan hak pelayanan administrasi mereka.
Penulis : RP
Editor : IZ
