Batam, inikepri.com – Plt. Gubernur Kepri H.Isdianto telah merancang beberapa rencana yang akan dibuat untuk kelancaran operasional kegiatan labuh jangkar di tiga zona yang telah disepakati. Salah satunya mendirikan kantor Samsat Khusus untuk labuh jangkar.
“Tujuan kita mendirikan samsat untuk labuh jangkar ini tidak lain untuk memberikan pelayanan secara terintegrasi dan terkoordinir dengan tepat, cepat, transparan, akuntabel. Samsat ini nanti juga sebagai wadah bagi Kepri untuk memberikan pelayanan secara cepat bagi seluruh aktifitas yang terkait labuh jangkar,” jelas Isdianto, Kamis (2/7) di Nongsa Poin Marina Resort Batam, usai melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.
Samsat labuh jangkar tersebut, tambah Isdianto, merupakan salah satu bentuk keseriusan Pemprov Kepri dalam mendukung penuh pengoperasian kawasan labuh jangkar.
Pada samsat itu nanti, katanya akan dilaksanakan layanan satu atap untuk memfasilitasi pelayanan administrasi CIQP, pusat informasi, pelayanan keluhan, pengaduan, termasuk nanti mengelola potensi-potensi lainnya, seperti nanti memenuhi kebutuhan air bersih untuk kapal, kebutuhan sembako untuk kapal, dan lainnya.
“Menjadi perhatian kita nanti adalah kesesuaian perizinan antara pemerintah pusat dan Kepri dengan memperhatikan perjanjian kerjasama, rekomendasi, dan SOP pengelolaan serta penyesuaian tarif yang berlaku agar meningkatkan daya saing kawasan labuh jangkar” jelas Isdianto.
Bahkan usai mengantar kepulangan Luhut, Isdianto langsung memimpin rapat lanjutan membahasa masalah ini. Rapat Koordinasi Pengelolaan Labuh Jangkar di Wilayah Provinsi Kepri juga Deputi 2 Kemenko Maritim, BUMD dan Para Operator di Hotel Radison Batam
Ditambahkan Kepala Bidang Kepelabuhan Dinas Perhubungan (Kabid Dishub) Provinsi Kepri, Aziz Kasim Djou, penyelarasan yang dilakukan nanti juga sampai pada jenis-jenis pungutan jasa antara PNBP Kemenhub dan retribusi daerah. “Pada prinsipnya kami dari Dishub Kepri sudah menyampaikan berbagai rancangan kepada Gubernur yang disesuaikan dengan arahan Menko Marves ( maritim investasi),” tambah Aziz.
