DPRD Minta Pemko dan BP Batam Serius Dalam Proses Penyusunan Ranperda RT/RW

- Publisher

Selasa, 6 Oktober 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Batam, Nuryanto SH (RT)

Ketua DPRD Batam, Nuryanto SH (RT)

Batam, inikepri.com – Mengingat Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Ranperda RT/RW) sangatlah penting dan sangat strategis karena akan berpengaruh dalam proses pembangunan Kota Batam kedepan, untuk itu DPRD Kota Batam meminta Pemerintah Kota Batam dan BP Batam agar serius dalam proses penyelesaiannya.

Dimana Seharusnya Perda RT/RW ini sudah selesai pada juni 2020 lalu, namun dalam proses penyusunannya ditemukan beberapa masalah, salah satunya adalah permasalahan kampung tua. dalam Keputusan Presiden (Kepres) nomor 41 Tahun 1973 Hak Pengelolaan (HPL) masih berada di kewenangan BP Batam.

Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto mengatakan permasalahan tersebut harus diselesaikan secara teknis oleh eksekutif, dalam hal ini adalah pemerintah Kota Batam, BP Batam dan kementerian terkait, dimana hak kampung tua harus dikeluarkan terlebih dahulu dari HPL BP Batam dan dasarnya harus ada regulasi. 

BACA JUGA:  Amsakar Pastikan Proyek Pelebaran Jalan Cikitsu Tetap Berjalan, Target Mulai Akhir April

“Regulasi tersebut diperlukan, karena HPL BP Batam berdasarkan Kepres nomor 41 tahun 1973, maka paling tidak harus ada revisi Kepres itu sendiri atau yang lebih tinggi dari Kepres yang menjadi dasar untuk mengeluarkan kampung tua dari HPL BP Batam. Setelah dikeluarkan dari HPL BP Batam dan diberikan kepada Pemko Batam, maka Pemko Batam akan memiliki kewenangan penuh atas kampung tua. Yang selanjutnya baru dapat dilakukan pembebasan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO), pemberian sertifikat hak milik, dan lain sebagainya. Dan tentu saja harus melewati persetujuan DPRD Kota batam. Dan apabila kampung tua tidak di keluarkan dari HPL BP Batam, maka berlakulah hukum BP Batam, yaitu membayar Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO),” ujar Nuryanto, jumat (02/10/2020).

BACA JUGA:  BC Batam dan Polda Kepri Gagalkan Pengiriman Sabu Via Jasa Expedisi

Persoalan kemudian adalah bagaimana penyelesaian terhadap kampung tua yang berdiri di PL pihak ketiga atau kampung tua yang di PL kan ke pihak ketiga, kampung tua yang berdiri di atas kawasan bandara, dan kampung tua yang ada di hutan lindung.

“Permasalahan inilah yang harus segera di selesaikan dan dicarikan solusinya seta perlunya koordinasi oleh pihak Pemko Batam dan BP Batam beserta kementrian terkait. Dan apabila permasalaahan tersesbut sudah clear dan terselesaikan, sehingga kami dalam menyelesaikan Perda ini tidak menimbulkan masalah di kemudian hari karena sudah ada jaminan dari pihak Pemko Batam dan BP Batam. Dan apabila kampung tua tidak segera di keluarkan dari HPL BP Batam, maka pembebasan UWTO dan penyerahan sertifikat hak milik akan menjadi sulit dan berentangan dengan KEPRES 41 Tahun 1973,” ujar Nuryanto

BACA JUGA:  Li Claudia Tinjau Kesiapan 512 Titik PJU dan Serah Terima ROW 30 Melcem, BP Batam Perkuat Infrastruktur Jalan

Permasalahan inilah yang akhirnya memperlambat dan menghambat proses penyelesaian Ranperda RT/RW 2020-2040. Bahkan DPRD telah mendorong dan menyurati pihak terkait agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. 

“Jangan sampai masyarakat berfikir seolah-olah bahwa DPRD Kota Batam tidak mau menyelesaikan Ranperda RT/RW tersebut” pungkasnya. (RT)

Berita Terkait

BP Batam Dukung BATAMKU, Inovasi Pendataan Mobilitas untuk Perkuat Perencanaan Pembangunan dan Investasi
82 Perusahaan Ikut Job Fair Batam 2026, Pendaftaran Online Dibuka 16 November
Kisah Guru SMAN 7 Batam di Pulau Kasu, Hadapi Ombak dan Perbedaan demi Pendidikan Anak
Kasus Dugaan Penipuan Jual Beli Titik SPPG di Batam Berakhir Damai, Kerugian Rp400 Juta Dikembalikan
BP Batam Semarakkan Hari Bakti ke-55 dengan Penghijauan dan Gotong Royong di Tiga Lokasi
BP Batam Siapkan 1.900 Titik Penerangan Jalan, Sasar 9 Trase Jalan hingga 2027
Tak Cukup Lestarikan Budaya, Erlita Amsakar Ingin Batik Batam Tingkatkan Ekonomi Masyarakat
Harumkan Nama Kepri, Siswa Kelas 5 MIN 1 Batam Raih Perak di Olimpiade Bahasa Arab

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 16:18 WIB

BP Batam Dukung BATAMKU, Inovasi Pendataan Mobilitas untuk Perkuat Perencanaan Pembangunan dan Investasi

Senin, 16 November 2026 - 08:03 WIB

82 Perusahaan Ikut Job Fair Batam 2026, Pendaftaran Online Dibuka 16 November

Senin, 16 November 2026 - 07:22 WIB

Kisah Guru SMAN 7 Batam di Pulau Kasu, Hadapi Ombak dan Perbedaan demi Pendidikan Anak

Sabtu, 14 November 2026 - 08:43 WIB

Kasus Dugaan Penipuan Jual Beli Titik SPPG di Batam Berakhir Damai, Kerugian Rp400 Juta Dikembalikan

Jumat, 13 November 2026 - 17:17 WIB

BP Batam Semarakkan Hari Bakti ke-55 dengan Penghijauan dan Gotong Royong di Tiga Lokasi

Berita Terbaru