INIKEPRI.COM – Kapolda Kepri Irjen. Pol. Dr. Aris Budiman, M.Si menghadiri kegiatan penyerahan sertifikat redistribusi tanah objek reforma agraria tahun 2021 oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo melalui sarana vicon bertempat di VVIP Bandara Hang Nadim, Kota Batam, Rabu 22 September 2021.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolda Kepri Irjen. Pol. Dr. Aris Budiman, M.Si, Gubernur Kepri Ansar Ahmar, Kasgogab Wilhan I Mayjen TNI Lismer Lumban Siantar, Kabinda Provinsi Kepri Brigjen Pol Drs. R.C Gumay S.I.K, Kazona Bakamla Provinsi Kepri Laksamana Hadi Pranoto, Danrem 033 /Wira Pratama Brigjen TNI Jimmy Ramos Manalu, Danlantamal IV Tanjung Pinang Laksama Pertama Indarto Budiarto, Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina, Kanwil BPN Provinsi Kepri Askani SH. MH, Kepala BPN Kabupaten Bintan H. Asnen Novizar A.p.t.n.h, M.H, PJU Polda Kepri, Waka Polresta Barelang AKBP. Junoto S.I.K, Kapolsek Kawasan Bandara AKP Cut Putri Amelia S.I.K, Danramil Kecamatan Nongsa Kapten C.Siregar, dan perwakilan masyarakat Bintan yang berjumlah 20 orang.
Dalam sambutannya Kanwil BPN Provinsi Kepri mengatakan akan membagikan 10 ribu bidang tanah dan sertifikat tanah di wilayah Provinsi Kepri.
“BPN Kepri menargetkan tahun ini sampai dengan tahun 2024 tanah yang belum bersertifikat akan disertifikat sesuai instruksi dari pusat,” jelasnya.
Sementara itu ditempat yang sama, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengucapkan rasa terima kasihnya atas kegiatan redistribusi tanah di provinsi Kepri.
“Kita berterimakasih kepada Bapak Presiden RI dan Kementrian Argraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang hari ini akan menyerahkan lahan ke masyarakat dalam bentuk sertifikat. Dan akan dilakukan peninjauan ulang untuk penerbitan sertifikat masyarakat pesisir bagi nelayan di Provinsi Kepri akan dilaksanakan tahun ini sampai tahun 2024,” kata Gubernur.
Kemudian dilaksanakan penyerahan sertifikat tanah oleh Gubernur Kepri kepada perwakilan masyarakat Kabupaten Bintan yang hadir.
Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan video conference bersama Presiden RI.
Dalam sambutannya, Joko Widodo berharap kedepannya tidak terjadi lagi konflik agraria di wilayah Indonesia.
Jokowi juga ingin masyarakat kecil mempunyai kepastian hukum atas kepemilikan tanah maka penyerahan sertifikat tanah ini merupakan bentuk kepedulian negara terhadap rakyatnya.
Lebih lanjut, penyerahan sertifikat hari ini juga sangat istimewa, dikarenakan tanah tersebut merupakan tanah baru untuk masyarakat yang berasal dari tanah terlantar dan pelepasan tanah hutan.
“Ini komitmen negara untuk mengurai konflik agraria dengan cara memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Negara berkomitmen akan memberantas mafia tanah,” ujar Jokowi. (ER)
