INIKEPRI.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) memastikan struktur APBD Perubahan Kepri Tahun 2021 tetap diprioritaskan bagi kegiatan dan program mengarah pada pemulihan ekonomi masyarakat.
Wagub Kepri Marlin Agustina, dilansir INIKEPRI.COM dari kantor berita ANTARA mengatakan, hal ini sesuai dengan pandangan-pandangan fraksi di DPRD Kepri yang meminta Pemprov Kepri lebih konsisten atas upaya meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Apalagi pada masa pandemi COVID-19 saat ini, penguatan jaring pengaman sosial bagi masyarakat sangat penting diprioritaskan,” kata Marlin, Selasa 28 September 2021.
Menurutnya, APBD Pemprov Kepri 2021 memang dirancang untuk dapat meningkatkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat dengan tetap menjaga sinergitas terhadap program-program prioritas nasional dengan berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
“Sehingga alokasi APBD Perubahan Kepri tahun 2021 masih tetap akan diprioritaskan guna memulihkan ekonomi masyarakat,” ujar Marlin.
Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat penderita COVID-19 senilai Rp1 juta hingga Rp3 juta.
Selain itu, katanya, ada program subsidi bunga kredit bagi 1.000 UMKM agar dapat bertahan di masa pandemi saat ini.
“Ini membuktikan bahwa alokasi APBD Perubahan Kepri Tahun 2021, tak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur namun juga langsung menyentuh masyarakat Kepri,” ujarnya pula.
Menurut Marlin, APBD Perubahan Pemprov Kepri 2021 mengalami penurunan sebesar Rp68 miliar menjadi sebesar Rp3,918 triliun dari semula Rp3,986 triliun.
Pada APBD perubahan tahun ini terdapat kenaikan pendapatan sebesar Rp152 miliar. Komponen yang menunjang kenaikan tersebut berasal dari PAD sebesar Rp83 miliar, dana perimbangan sebesar Rp42 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp26 miliar.
Alokasi APBD Perubahan Kepri Tahun 2021 akan diprioritaskan untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dukungan pelaksanaan vaksinasi, insentif tenaga kesehatan dan belanja kesehatan lainnya sesuai yang masuk dalam kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (ET/ANTARA)
