Wacana Menaikkan Harga BBM Bersubsidi di Tengah Jeritan Nelayan Tradisional

- Publisher

Jumat, 26 Agustus 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ariantomi Yandra, Ketua Bidang Kemaritiman PP Hima Persis Peride 2022-2024. Foto: Dok. Pribadi/INIKEPRI.COM

Ariantomi Yandra, Ketua Bidang Kemaritiman PP Hima Persis Peride 2022-2024. Foto: Dok. Pribadi/INIKEPRI.COM

Bagi nelayan dengan kapasitas kapal kecil dan jarak tempuh yang relatif pendek ini akan sangat memberatkan, apalagi saat ini beberapa komoditas tangkapan nelayan yang cenderung harganya fluktuatif dengan adanya kenaikan BBM ini justru semakin mempersulit situasi tersebut, apabila nelayan tidak bisa membeli BBM dengan harga subsidi pastinya akan berdampak pada penurunan pendapatan nelayan di tengah inflasi yang semakin tinggi.

BACA JUGA:  Pilwako Batam 2024 Diprediksi Jadi Dejavu Pilkada Sidrap 2018: Pertarungan Istri Petahana VS Wakil Petahana

Tak hanya itu, BBM merupakan instrument yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup bagi masyarakat pesisir, berbagai lini sektor berkaitan dengan penggunaan BBM bagi masyarakat pesisir salah satunya akses transportasi pendidikan yang saat ini menggunakan kapal untuk mengantar jemput siswa dan siswi untuk berangkat ke sekolah belum lagi dengan kondisi fasilitas kesehatan masyarakat pesisir yang kurang memadai apabila masyarakat yang tinggal di pulau ingin mendapatkan akses fasilitas kesehatan yang lebih baik tentunya harus menggunakan kapal untuk pergi ke daerah yang memiliki fasilitas kesehatan yang lebih memadai.

BACA JUGA:  Kemerosotan Otak dan Pembatasan Media Sosial pada Anak

Hal ini dirasa cukup membebankan masyarakat pesisir apalagi ditambah dengan menaikan BBM subsidi ini adalah keputusan yang sangat kurang tepat.

BACA JUGA:  Menangkal Hoax, Menyebar Konten Narasi Positif Seputar Penanganan Pandemi

Pemerintah benar-benar harus mempertimbangkan dampak dan resiko, kemiskinan akan semakin meningkat dan resiko infalasi pasti akan terjadi apabila wacana ini benar-benar di terapkan. (DI)

Berita Terkait

RUU Daerah Kepulauan: Jangan Biarkan Natuna Menjadi Penonton di Laut Sendiri
Setelah Pimpinan MPR ke Natuna, Akankah Natuna Mendapatkan Keadilan DBH Migas?
Catatan Jelang Setahun Kepemimpinan ASLI: Melangkah Bertakar, Memimpin Bertuah
Green Sukuk Semakin Populer, Tapi Kenapa Lingkungan Kita Masih Rusak?
Asap, Asa dan Amsakar Achmad
Refleksi Kartini: Emansipasi, Iman, dan Tantangan Perempuan Muslim Hari Ini
Strategi Delegitimasi Aktor Kebijakan dalam Pemerintahan Prabowo – Studi Kasus Tuduhan terhadap Sufmi Dasco Ahmad
Menerobos Rutinitas Birokrasi dengan Adab dan Etika

Berita Terkait

Rabu, 21 Oktober 2026 - 12:30 WIB

RUU Daerah Kepulauan: Jangan Biarkan Natuna Menjadi Penonton di Laut Sendiri

Jumat, 2 Oktober 2026 - 09:13 WIB

Setelah Pimpinan MPR ke Natuna, Akankah Natuna Mendapatkan Keadilan DBH Migas?

Selasa, 27 Januari 2026 - 14:56 WIB

Catatan Jelang Setahun Kepemimpinan ASLI: Melangkah Bertakar, Memimpin Bertuah

Sabtu, 5 Juli 2025 - 10:52 WIB

Green Sukuk Semakin Populer, Tapi Kenapa Lingkungan Kita Masih Rusak?

Kamis, 29 Mei 2025 - 10:28 WIB

Asap, Asa dan Amsakar Achmad

Berita Terbaru