INIKEPRI.COM – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad memimpin langsung rapat koordinasi terkait kunjungan lapangan untuk pembangunan Jembatan Batam – Bintan (Babin), bersama Tim Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) asal Tiongkok, di Hotel Best Western Premier Panbil Batam, Rabu (2/8/2023).
Sebelumnya Tim AIIB sendiri telah menggelar rapat pendahuluan bersama Kementrian PUPR, Kementerian Keuangan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait pembahasan mengenai Multilateral Cooperation Center for Development Finance (MCDF) antara Pemerintah Indonesia dan AIIB.
BACA JUGA:
Kementerian PUPR & AIIB Segera ke Kepri untuk Tinjau Lokasi Pembangunan Jembatan Batam-Bintan
Pemprov Kepri Usulkan Kembali Pembangunan Jembatan Batam-Bintan
Dalam rakor tersebut disepakati, kalau tim AIIB, Kementrian PUPR didampingi tim dari Pemerintah Provinsi Kepri, segera turun langsung meninjau lokasi untuk site pembangunan tapak jembatan, baik di sisi Kota Batam dari mulai Kabil, Tanjung Sauh, Pulau Buau, Tanjung Permai Sri Kuala Lobam Kabupaten Bintan.
“Kita dorong terus agar Jembatan Batam-Bintan ini segera dibangun. Alhamdulillah hari ini tim AIIB datang. Artinya mimpi masyarakat akan jembatan Batam-Bintan segera terwujud. Kamis 3 Agustus 2023, rencananya tim akan langsung turun ke lapangan, berkeliling dari sisi Kabil, Tanjung Sauh, Pulau Buau dan Tanjung Permai” kata Gubernur Ansar usai rapat kepada wartawan.
Gubernur Ansar dihadapan Tim AIIB, Kementrian PUPR dan pengembang PT. Batam Raya Sukses Perkasa dari Panbil Grup, selaku pengembang industri Tanjung Sauh, mengawali dengan menjelaskan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kepri, terkait pembangunan jembatan Babin.
Di mana Pemerintah Provinsi Kepri sambungnya, menangani perencanaan mulai dari teknis Detailed Engineering Design (DED), dokumen lingkungan dan dokumen andalin, izin vertikal clearance, pengadaan lahan, penyempurnaan DED hingga izin pinjam pakai kawasan hutan, utamanya yang ada di Tanjung Sauh.
“Apalagi kawasan industri Tanjung Sauh saat ini dikelola dan dikembangkan oleh Panbil Group. Beruntung, pihak Panbil Group telah memberikan persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan jembatan” jelasnya.
Secara keseluruhan sendiri, pengadaan lahan untuk pembangunan jembatan Babin, dibutuhkan kurang lebih 74,43 hektar. Adapun yang telah selesai rekapitulasi pengadaan lahannya ada di sisi Pulau Bintan, Pulau Buau dan Tanjung Sauh, yang ditandai dengan telah terbitnya 52 sertifikat.
Kedatangan Tim dari AIIB ke Kepri sendiri langsung dipimpin Kepala Sektor Investasi Transportasi Regional 1 AIIB Andres Pizarro dengan didampingi para konsultan, pakar lingkungan, analis, dan ahli manajemen keuangan AIIB.
Kunjungan Tim AIIB asal Tiongkok, yang akan membiayai pembangunan Jembatan Babin ke Indonesia dari tanggal 31 Juli hingga 4 Agustus 2023, memang guna melihat langsung sekaligus berdialog serta menjelaskan ke masyarakat setempat, pentingnya pembangunan jembatan yang akan menghubungkan dua wilayah di Kepulauan Riau.
“Meski begitu, Tim AIIB meminta betul, setiap kegiatan pembiayaaan yang akan ditangani, meski telah clear semuanya, dan tidak menimbulkan persoalan dan hambatan apapun dikemudian hari” pintanya.
Terkait kesiapan mewujudkan mimpi besar masyarakat Kepri, untuk memiliki jembatan terpanjang di Indonesia yang mencapai 14,753 km tersebut, Gubernur Kepri sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian PUPR RI, AIIB, dan Pemprov Kepri pada 9 Januari 2023 lalu.
Dimana isi dalam poin perjanjian tersebut diantaranya, rencana pembangunan Jembatan Babin, khususnya ruas Batam-Tanjung Sauh yang mengusulkan tiga komponen proyek. Dimana perkiraan alokasi biaya yang diperlukan sendiri mencapai US$300 juta, yang akan didanai melalui pinjaman dari AIIB.
Komponen pertama, adalah pekerjaan Konstruksi dengan estimasi biaya sebesar US$236,88 juta atau sekitar Rp3,695 triliun. Komponen ini mencakup pekerjaan persiapan jembatan dan jalan pendekat. Kedua, komponen jasa konsultasi pengawasan konstruksi sebesar US$11,84 juta atau sekitar Rp184 miliar, untuk membiayai konsultan pengawasan konstruksi.
Poin ketiga atau terakhir, diperuntukan bagi komponen project management consultancy service dengan nilai sebesar US$1,38 juta atau sekitar Rp21,52 miliar yang akan dipergunakan untuk membiayai konsultan manajemen proyek. (RP)
