INIKEPRI.COM – Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan relokasi warga Rempang berjalan dengan solusi terbaik.
Hal ini disampaikan Amsakar dalam dialog bersama warga di lokasi penampungan sementara, Buana Central Park, pada Sabtu (29/3/2025).
Kunjungan ini turut dihadiri Menteri Transmigrasi RI, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Wakil Wali Kota Batam yang juga Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, Kapolresta Barelang, Deputi BP Batam, dan Camat Galang.
Dalam kesempatan tersebut, Amsakar menegaskan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian besar terhadap warga Rempang, terbukti dengan kehadiran sejumlah menteri yang telah berkunjung untuk membahas solusi yang adil dan berpihak pada masyarakat.
“Kita bersyukur sudah tiga kali Menteri Transmigrasi mengunjungi kita. Saya juga telah dipanggil satu kali ke Jakarta. Artinya, sudah empat kali kami membahas langkah terbaik untuk warga,” ujar Amsakar.
Ia menegaskan bahwa seluruh elemen pemerintah, mulai dari Menteri Transmigrasi, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan hingga Presiden, berupaya mencari solusi yang terbaik yang berpihak pada masyarakat.
Amsakar mengajak warga untuk menyebarkan berita baik ini kepada kerabat dan sahabat agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Tidak ada pemerintah yang ingin menyengsarakan rakyat,” tegasnya.
Terkait pendidikan warga yang terdampak relokasi, Amsakar menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan menjadi prioritas utama. Ia berkomitmen untuk membangun Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di lokasi baru karena kebutuhan terhadap kedua jenjang pendidikan tersebut lebih mendesak.
Selain itu, ia akan berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun yang sama guna melengkapi fasilitas pendidikan di lokasi relokasi.
Mengenai kompensasi bagi warga terdampak, Amsakar menjelaskan bahwa proses perhitungan dilakukan oleh Konsultan Jasa Penilai (KJP) sesuai ketentuan yang berlaku. Jika terdapat kebijakan yang dinilai tidak sesuai atau berpotensi merugikan warga, pihaknya siap meninjau ulang agar semua keputusan berlandaskan keadilan.
“Kami akan menginventarisasi semua aset warga dan memastikan kebijakan yang diterapkan adil bagi semua pihak,” jelasnya.
Dari total sekitar 961 warga yang terdampak, Amsakar menyebutkan bahwa hanya sekitar 20 persen yang dikenakan potongan biaya terkait aset, sementara mayoritas warga menempati lokasi baru tanpa biaya tambahan.
“Yang penting Bapak Ibu jangan risau. Kami berkomitmen mencari solusi terbaik untuk masyarakat Rempang,” tutup Amsakar.
Kegiatan dilanjutkan dengan dialog bersama warga Rempang, yang kemudian disusul dengan penyerahan paket sembako dari Presiden RI, Prabowo Subianto.
Penulis : RBP
Editor : IZ
