INIKEPRI.COM – Cen Sui Lan dan Jarmin Sidik baru saja dilantik pada 20 Februari 2025 silam, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Natuna Periode 2025-2030.
Akan tetapi, keduanya telah dihadapkan sejumlah pekerjaan rumah yang cukup besar dan kompleks di tubuh Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.
Belum lama ini, Cen Sui Lan “dipusingkan” tunggakan TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai) tenaga kesehatan yang belum dibayarkan sejak November hingga Desember 2024. Kini permasalahan lain mencuat, yakni soal pencairan dana hampir Rp1 miliar di Dinas Kominfo Natuna (Diskominfo).
Pada rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) baru-baru ini, Cen Sui Lan menerima laporan mengejutkan, Diskominfo Natuna diduga mencairkan dana APBD tahun 2025 sebesar Rp868 juta.
Pencairan ini dilakukan saat keuangan daerah yang sedang tercekik utang hingga menyentuh Rp30 miliar.
Tunggakan juga menyangkut hak-hak tenaga medis yang sempat melakukan aksi damai menuntut kejelasan pembayaran.
Diskominfo Natuna “Diguyur” Dana Saat Tenaga Kesehatan Menjerit
Ironisnya, dana sebanyak Rp868 juta itu diduga sebagian besar dialirkan kepada perusahaan media yang santer disebut-sebut, beberapa dikelola oleh oknum internal Diskominfo sendiri. Mereka bahkan terindikasi menandatangani lebih dari satu pencairan untuk media berbeda.
Selain itu, mencuat pula adanya praktik cashback pada saat pencairan anggaran tersebut. Informasi yang dihimpun, beberapa oknum mengaku sebagai insan pers dan mengelola lebih dari satu perusahaan media, turut menikmati dana publik tersebut.
Presiden Prabowo Terbitkan Inpres Soal Efisiensi, Bukan Pemborosan
Yang semakin membuat janggal, pencairan ini dilakukan saat Presiden Prabowo Subianto tengah gencar-gencarnya pelaksanaan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rasionalisasi Anggaran.
Pada Inpres itu, yang masuk dalam daftar efisiensi atau rasionalisasi adalah kegiatan dalam Diskominfo.
Yang membuat semakin janggal adalah pengajuan pencairan lanjutan Diskominfo sebesar Rp264 juta saat menjelang IdulFitri 1446, sempat ditunda, lantaran dianggap tak sesuai dengan kebijakan efisiensi anggaran.
Cen Sui Lan Merespon dengan Tegas
Bupati Natuna Cen Sui Lan pun akhirnya merespon persoalan ini. Ia menegaskan akan segera mengevaluasi secara menyeluruh terhadap anggaran Diskominfo dan OPD lainnya yang tidak selaras dengan kebijakan rasionalisasi nasional.
“Masih banyak PR yang harus kami selesaikan. Termasuk efisiensi belanja OPD, agar anggaran bisa dimaksimalkan untuk kebutuhan prioritas, seperti hak tenaga kesehatan,” tegas Cen Sui Lan saat bertemu dengan sejumlah tokoh politik di Natuna pada acara halalbihalal IdulFitri 1446 H, Rabu (2/4/2025).
Kebijakan tegas yang diambil oleh Cen Sui Lan ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran di Pemda Natuna.
Selain itu, ketegasan dari Cen Sui Lan ini dapat menjadi “alarm” bagi sebagian oknum yang selama ini mengambil keuntungan dari dana publik. Apalagi ini dilakukan, saat Pemda Natuna tengah mengalami keterbatasan anggaran.
Penulis : IZ
