INIKEPRI.COM – Pemerintah Kota Batam tengah menjalani tahapan akhir proses job fit bagi sejumlah pejabat eselon II. Nama-nama yang telah dinyatakan lolos seleksi kini tinggal menanti lampu hijau dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk ditetapkan secara resmi.
Proses ini merupakan bagian dari pelaksanaan tata kelola aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam regulasi tersebut, turut ditegaskan pula batasan-batasan mengenai demosi atau penurunan jabatan ASN.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa segala bentuk rotasi atau pergeseran jabatan harus berlandaskan aturan yang berlaku. Ia menolak anggapan bahwa job fit menjadi alat untuk menggeser posisi ASN tanpa alasan yang jelas.
“Kalau memang kinerjanya tidak menggembirakan, itu jadi parameter. Tapi kalau tidak, tidak bisa semena-mena,” ujar Amsakar, Kamis (29/5/2025).
Lebih lanjut, Amsakar menjelaskan bahwa demosi hanya bisa dilakukan terhadap ASN yang memiliki rekam jejak kinerja buruk, terlibat pelanggaran hukum, atau aktif dalam politik praktis. Di luar itu, kebijakan semacam ini tidak dibenarkan oleh aturan yang ada.
“Regulasi baru jelas, pejabat yang pernah tersangkut sanksi hukum atau terlibat politik praktis bisa didemosi. Tapi selain itu, tidak bisa,” tegasnya.
Meski begitu, Amsakar tidak menutup mata terhadap pentingnya keselarasan dalam ritme kerja birokrasi. Ia menyebutkan bahwa pejabat yang tidak memiliki satu frekuensi dengan pimpinan berisiko mengganggu harmonisasi kerja di lingkungan Pemko Batam.
“Gerak kita ini harus seirama. Kalau ada yang tidak sejalan, ya saya usulkan pergeseran. Itu demi kelancaran roda pemerintahan,” katanya.
Amsakar menegaskan bahwa tujuan dari kebijakan ini bukan untuk menciptakan kegaduhan, melainkan untuk memastikan agar seluruh elemen pemerintahan dapat bergerak dalam arah pembangunan yang sama dan terkoordinasi.
“Saya tidak ingin menimbulkan polemik. Tapi kita harus pastikan bahwa arah pembangunan Batam ini bisa berjalan efektif. Organisasi pemerintah harus satu arah,” ujarnya mengakhiri.
Penulis : RP
Editor : IZ
