INIKEPRI.COM – Sejak Maret lalu, perairan Natuna dan Anambas kehilangan denyut harapan dari timur jauh. Kapal-kapal pengangkut ikan hidup dari Hongkong tak lagi merapat, meninggalkan kolam-kolam budidaya kerapu dan napoleon tanpa kepastian. Para nelayan kini hanya menatap lautan, sementara hasil jerih payah mereka menua dalam keramba.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengonfirmasi bahwa penghentian ekspor ikan dari Kepulauan Riau itu bukan tanpa alasan. Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam, Semuel Sandi Rundupadang, menyebut peningkatan pengawasan dari Pemerintah Tiongkok menjadi biang keladi.
Menyusul perang dagang yang memanas antara China dan Amerika Serikat, arus barang melalui jalur laut menuju Hongkong kini diawasi ketat, seakan setiap gelombang laut membawa kecurigaan.
Dugaan Penyelundupan dan Ketegangan Regional
Di balik kaca mata Beijing, terdapat kekhawatiran mendalam akan penyelundupan barang lewat perairan menuju Hongkong. Ketegangan politik antara daratan utama dan wilayah administratif khusus itu memperkeruh lalu lintas dagang, termasuk komoditas ikan hidup yang selama ini menjadi andalan ekspor dari Natuna dan Anambas.
“Kapal-kapal dari Hongkong tak lagi datang. Mereka takut dicegat di tengah laut,” ungkap Semuel.
Padahal, hingga awal Maret, Natuna telah mengirim ribuan ekor kerapu, kakatua, dan lobster dengan nilai ekonomi yang mencapai hampir Rp900 juta hanya dalam satu pengiriman.
Namun kini, nelayan pembudidaya di perbatasan Indonesia itu hidup dalam ketidakpastian. Kolam-kolam mereka penuh, tetapi tak ada pembeli. Ekosistem ekonomi laut yang rapuh itu kembali terombang-ambing oleh konflik yang bukan mereka ciptakan.
Langit Jadi Harapan, Meski Mahal
Dalam situasi yang muram ini, beberapa pelaku usaha di wilayah lain seperti Bitung, Makassar, Tarakan, dan Manado memilih jalur udara sebagai alternatif. Kerapu jenis sunu yang bernilai tinggi masih bisa diterbangkan ke Hongkong, meski dengan ongkos mahal: sekitar Rp35 ribu per kilogram.
Namun berbeda dengan Natuna. Jenis kerapu macan dan kertang yang umum dibudidaya di sana tidak cukup bernilai untuk menutup biaya pengiriman udara.
“Bisa-bisa rugi besar kalau dipaksakan. Biaya kargo tidak sebanding dengan harga jual,” jelas Semuel.
Pemerintah Daerah Tak Berdaya
Situasi ini tak hanya menghantam nelayan dan pengusaha, tapi juga merugikan negara yang kehilangan potensi pendapatan ekspor.
Solusinya, kata Semuel, ada di tangan pemerintah pusat. Sebab persoalan ini bukan sekadar soal logistik, tetapi menyentuh urat nadi hubungan diplomatik antara dua negara besar: Indonesia dan China.
“Kami hanya bisa melapor. Yang bisa menyelesaikan ini adalah pemerintah pusat lewat jalur diplomasi,” pungkasnya.
Sementara itu, laut tetap bergelombang, keramba-keramba tetap terisi, dan harapan tetap menggantung di langit yang sama. Tapi selama kapal Hongkong tak kembali, Natuna akan terus merindukan debur langkah dagang yang dulu setia menyapa.
Penulis : IZ
