INIKEPRI.COM – Pemerintah Kota Batam resmi menyerahkan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD Kota Batam.
Penyerahan dilakukan Wali Kota Batam Amsakar Achmad, didampingi Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra dalam rapat paripurna di Batamcenter, Jumat (11/7/2025).
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin, serta didampingi Wakil Ketua I Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua II Budi Mardiyanto. Sebanyak 37 dari 45 anggota DPRD hadir dan memenuhi syarat kuorum.
Dalam penyampaiannya, Amsakar menyebut APBD 2026 akan difokuskan pada lima prioritas utama. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program beasiswa dan pelatihan kerja. Kedua, pembangunan infrastruktur, seperti jalan, air bersih, dan pengendalian banjir.
Ketiga, pemerataan ekonomi melalui dukungan bagi UMKM dan bantuan bagi kelompok rentan. Keempat, reformasi birokrasi untuk meningkatkan layanan publik. Dan kelima, penguatan daya saing daerah melalui peningkatan investasi dan pengembangan sektor pariwisata.
“Kita ingin arah belanja benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Amsakar.
Dokumen KUA-PPAS ini juga memuat proyeksi ekonomi, arah belanja dan pendapatan, serta pembiayaan daerah tahun 2026. Amsakar menyampaikan bahwa kondisi ekonomi Batam terus menunjukkan perbaikan.
Pertumbuhan ekonomi Batam tahun 2024 tercatat 6,69 persen, lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Kepri. Tahun 2026, pertumbuhan diproyeksikan stabil di angka 6,7–7,5 persen, ditopang sektor industri, perdagangan, dan pariwisata.
PDRB per kapita diperkirakan mencapai Rp202–204 juta, sementara konsumsi rumah tangga diproyeksi tembus Rp20 juta per orang per tahun. Untuk menjaga inflasi, Pemko menargetkan tetap di kisaran 1,5–3,5 persen.
Pemko juga menyiapkan berbagai strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah, seperti digitalisasi pajak, tapping box, dan mobil pajak keliling. Kolaborasi dengan pemerintah pusat dan provinsi juga terus diperkuat.
Target pendapatan daerah tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp4,65 triliun, terdiri dari PAD Rp2,5 triliun dan dana transfer Rp2,14 triliun. Sementara itu, belanja daerah dirancang sebesar Rp4,73 triliun.
Dari total belanja, Rp3,62 triliun untuk belanja operasional dan Rp1,07 triliun untuk belanja modal, khususnya infrastruktur. Dana tak terduga juga disiapkan Rp46,6 miliar. Defisit akan ditutup dari SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp86,5 miliar.
Amsakar berharap DPRD dan Pemko dapat segera membahas dokumen ini agar APBD 2026 bisa ditetapkan tepat waktu.
“Kami harap sinergi eksekutif dan legislatif tetap terjaga, supaya program prioritas bisa langsung dijalankan,” tutupnya.
Penulis : DI
Editor : IZ
