INIKEPRI.COM – Pemerintah Kabupaten Natuna melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pelaksanaan Program Sekolah Rakyat Tahun 2026 guna memastikan program berjalan tepat sasaran dan akuntabel.
Pengawasan dilakukan sejak tahap awal melalui entry meeting yang dirangkaikan dengan uji petik calon siswa dari keluarga rentan. Tim BPKP turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi kondisi sosial ekonomi calon penerima manfaat.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan pendidikan benar-benar diterima oleh anak-anak dari keluarga yang membutuhkan, sekaligus mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program.
Bupati Natuna, Cen Sui Lan, menegaskan bahwa pengawasan sejak awal merupakan bagian penting agar program tidak melenceng dari tujuan utamanya, yakni membantu masyarakat miskin melalui akses pendidikan.
“Program ini harus tepat sasaran. Karena itu kita verifikasi bersama BPKP agar penerima benar-benar anak dari keluarga rentan,” tegas Cen Sui Lan di Kantor Bupati Natuna, Rabu (11/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah terkait memberikan dukungan penuh, baik dalam pendampingan administrasi maupun teknis, agar pelaksanaan program berjalan optimal.
Pemerintah daerah, lanjut Cen Sui Lan, menempatkan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi percepatan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pendampingan BPKP diharapkan tidak hanya memastikan ketepatan sasaran penerima, tetapi juga memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah daerah sehingga pelaksanaan program berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan.
Pertemuan itu turut dihadiri Inspektur Kabupaten Natuna Gani, Kepala Dinas Sosial Puryanti, serta Kepala Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial. Dari BPKP hadir Ketua Tim Indra bersama anggota tim Aldi.
Selain membahas Program Sekolah Rakyat, pemerintah daerah juga menyinggung distribusi pupuk bagi petani. Pemkab Natuna ingin memastikan penyaluran bantuan pertanian berlangsung tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan.
Melalui pengawasan sejak tahap awal ini, pemerintah berharap akuntabilitas berbagai program meningkat, baik di sektor pendidikan maupun pertanian, serta mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat penerima manfaat.
Penulis : DI
Editor : IZ
