INIKEPRI.COM – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) saat ini menempati posisi ketiga secara nasional. Capaian tersebut menjadi indikator positif atas kinerja pembangunan daerah yang terus menunjukkan tren meningkat.
Namun, di balik capaian tersebut, Kabupaten Natuna justru mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi, bahkan menembus angka di atas 17 persen.
Menurut Ansar, angka tersebut merupakan capaian yang patut diapresiasi, sekaligus mencerminkan besarnya potensi ekonomi daerah, khususnya dari sektor minyak dan gas (migas) yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Natuna.
“Pertumbuhan ekonomi Natuna di atas 17 persen ini patut kita banggakan. Tapi yang lebih penting adalah memastikan adanya multiplier effect terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya usai menghadiri kegiatan halalbihalal bersama jajaran pemerintah daerah dan masyarakat di Gedung Daerah Natuna, Jumat (3/4/2026) malam.
Ansar menjelaskan, sektor migas masih menjadi lokomotif utama pertumbuhan ekonomi di Natuna. Aktivitas industri hulu migas memberikan kontribusi besar terhadap angka pertumbuhan, namun dampak langsungnya terhadap masyarakat dinilai belum optimal.
Karena itu, menurutnya, diperlukan kebijakan strategis yang mampu memperkuat efek turunan (multiplier effect) dari sektor tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Salah satu langkah konkret yang didorong adalah penyediaan lahan oleh pemerintah daerah sebagai stimulus pembangunan perumahan. Program ini ditujukan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta aparatur pemerintah seperti PPPK yang belum memiliki hunian layak.
Dalam skema tersebut, pembiayaan akan melibatkan perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), sehingga masyarakat dapat memiliki rumah dengan sistem cicilan jangka panjang yang lebih terjangkau.
“Dengan adanya dukungan pembiayaan dari perbankan, kita harapkan masyarakat bisa lebih mudah mengakses hunian yang layak,” jelasnya.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Kepri juga tengah fokus memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan dana bagi hasil dari berbagai sektor strategis.
Ansar menyebut, sektor migas, pertambangan, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP), termasuk dari sektor perikanan, selama ini masih lebih banyak terserap ke pemerintah pusat.
Karena itu, pihaknya bersama sejumlah provinsi lain akan memperjuangkan skema pembagian yang lebih adil, baik dari pengelolaan sumber daya laut maupun darat, termasuk sektor tambang seperti bauksit.
“Kita ingin daerah mendapat porsi yang lebih besar dari sumber daya yang ada, agar kemampuan fiskal daerah semakin kuat dan pembangunan bisa lebih optimal,” tegasnya.
Di sisi lain, Pemprov Kepri juga akan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah melalui berbagai strategi, seperti intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Upaya ini termasuk mendorong peningkatan bagi hasil dari sektor lain seperti pajak rokok serta sumber-sumber penerimaan potensial lainnya.
Langkah-langkah tersebut diharapkan tidak hanya mampu menjaga tren pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan seperti Natuna.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, Ansar optimistis pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat bertransformasi menjadi kesejahteraan nyata bagi masyarakat.
Penulis : RBP
Editor : IZ
