INIKEPRI.COM – Besarnya anggaran yang dikelola pemerintah desa membawa konsekuensi besar pula. Setiap rupiah yang masuk ke desa harus dapat dipertanggungjawabkan dan pada akhirnya kembali dalam bentuk manfaat bagi masyarakat.
Pesan itu disampaikan Bupati Natuna, Cen Sui Lan, saat membuka Workshop Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di Gedung Serbaguna Sri Serindit, Ranai, Rabu (2/9/2026).
Workshop tersebut mengangkat tema “Tata Kelola Keuangan Desa yang Berkualitas untuk Memperkuat Kemandirian Desa yang Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat.”
Cen Sui Lan menegaskan, anggaran desa tidak boleh sekadar dipandang sebagai angka dalam dokumen perencanaan. Anggaran harus menjadi instrumen untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan yang memberikan manfaat nyata.
Karena itu, ia menekankan pentingnya pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, partisipatif dan tepat sasaran.
Menurutnya, kualitas tata kelola keuangan akan sangat menentukan sejauh mana pembangunan desa mampu memberikan dampak bagi masyarakat.
Di sisi lain, perencanaan pembangunan juga tidak boleh dibuat jauh dari kebutuhan warga. Program yang disusun harus mencerminkan kondisi dan persoalan masing-masing desa serta tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
“Pembangunan desa harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat secara adil,” menjadi salah satu penekanan dalam arahannya.
Bagi Cen Sui Lan, desa merupakan garda terdepan pembangunan daerah. Di tingkat inilah berbagai program pemerintah bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Karena itu, kualitas aparatur desa menjadi bagian penting dalam memastikan program dan anggaran tidak berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan.
Bukan Sekadar Belajar Regulasi
Cen Sui Lan berharap workshop tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan untuk memahami regulasi dan prosedur administrasi.
Ia ingin forum tersebut menjadi ruang bagi kepala desa dan perangkat desa untuk saling berdiskusi, bertukar pengalaman, sekaligus mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa.
Para kepala desa, perangkat desa dan peserta lainnya juga diminta mengikuti kegiatan dengan serius.
Menurut Cen Sui Lan, pemahaman yang baik akan membantu pemerintah desa mengelola anggaran secara lebih efektif, sekaligus mengurangi potensi persoalan dalam pelaksanaan pembangunan.
Pengelolaan keuangan desa, kata dia, membutuhkan kehati-hatian karena menyangkut kepentingan masyarakat dan pertanggungjawaban pemerintahan.
Workshop tersebut diikuti Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah, para camat, kepala desa serta perangkat desa dari seluruh wilayah Kabupaten Natuna.
Sejumlah narasumber turut memberikan materi, di antaranya Budiman dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau, Purwani selaku Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna, serta Mudzakir, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau.
Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Natuna berharap tata kelola keuangan desa semakin tertib dan berkualitas. Pada saat yang sama, perencanaan pembangunan di tingkat desa diharapkan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan desa bukan hanya seberapa besar anggaran yang terserap, tetapi seberapa besar manfaat yang akhirnya dirasakan oleh masyarakat.
Penulis : RP
Editor : IZ
