INIKEPRI.COM – Pemerintah Kabupaten Natuna kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Opini tersebut diterima Bupati Natuna, Cen Sui Lan, dalam agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Tahun 2025 pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (2/6/2026).
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Emmy Mutiarini, mengatakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian akhir dari proses audit pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Menurut Emmy, opini BPK diberikan berdasarkan empat kriteria utama, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Atas nama BPK, kami mengucapkan selamat kepada seluruh pemerintah daerah yang telah berhasil menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Kami berharap rekomendasi yang diberikan dapat ditindaklanjuti guna semakin memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” ujar Emmy.
Menanggapi capaian tersebut, Bupati Natuna Cen Sui Lan menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Natuna yang telah bekerja keras hingga daerah itu kembali memperoleh opini WTP.
Menurut Cen Sui Lan, raihan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh aparatur pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Natuna yang terus mendukung berbagai program pembangunan daerah.
“Terima kasih kepada seluruh aparatur pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Natuna. Predikat WTP ini merupakan hasil kerja keras kita bersama,” kata Cen Sui Lan.
Ia berharap opini WTP yang kembali diraih pada Tahun Anggaran 2025 dapat menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat harus dijaga melalui kinerja pemerintahan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan pembangunan yang lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penulis : RP
Editor : IZ
