INIKEPRI.COM – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Taruna Merah Putih (TMP) Maruarar Sirait mengajak organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP) untuk mencegah politik identitas pada Pemilu 2024.
“Pemilu 2024 tidak lagi ada politik identitas. Sehingga rakyat semakin damai rukun dan sejahtera. Gotong royong yang akan terus jadi tradisi,” katanya dalam diskusi, dilansir dari ANTARA, Jumat 23 Desember 2022.
Diskusi mengusung tema bahaya politik identitas jelang Pemilu 2024 diikuti sejumlah perwakilan OKP, seperti PMII, HMI, GMNI, Hikmabudi, PMKRI, GMKI, Hima Persis, Ansor, dan sejumlah perwakilan OKP lainnya. Hadir pula sejumlah kader PDI Perjuangan dari berbagai tingkatan.
BACA JUGA :
Kata Bawaslu, Ada Lima Isu Strategis Indeks Kerawanan Pemilu 2024
Dia mengingatkan agar pertarungan memperebutkan kekuasaan di Pemilu 2024 mengarusutamakan platform, gagasan dan ide.
Politik identitas yang mewarnai sejak Pilkada DKI Jakarta, hendaknya tidak terjadi. Sebab amat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.
Selain itu, tetap mengutamakan politik kebangsaan, menempatkan kepentingan negara di atas segalanya. Bukan untuk kelompok dan pribadi.
Menurut dia, sebenarnya masyarakat sudah memegang erat nilai Pancasila. Masyarakat di daerah amat menerima perbedaan.
Maruar mencontohkan, dirinya menang tiga periode dengan suara terbanyak di Daerah Pemilihan Jawa Barat IX yang meliputi Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Sumedang.
BACA JUGA :
Jokowi Ingatkan Bahaya Isu Politik Identitas dari Medsos
“Saya Batak, Kristen, menang tiga periode dengan ratusan ribu suara di daerah dengan mayoritas Islam. Jadi saya menemukan, rasakan, dan alami nilai Pancasila di dapil saya. Pancasila bukan hanya ide dan gagasan. Harus berbagi, berbuat dengan hati dan tindakan dimulai diri sendiri kepada sesama,” katanya menegaskan.
Pendiri Syaiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani mengungkapkan politik identitas sumbernya adalah belum mampunya mentransformasi identitas sosial ke identitas politik. Identitas politik masih jadi subordinasi dari identitas sosial.
Dia mencontohkan, identitas sosial di Amerika Serikat yang sudah bertransformasi. Joe Biden dan Barack Obama bukan dilihat sebagai Katolik dan orang Afro, tetapi sebagai politisi Demokrat. Di Inggris, perdana menteri saat ini tidak dilihat orang etnik India, tetapi dari partai konservatif.
“Di Indonesia, orang tidak Islam, tidak akan berani nyapres. Bung Ara bakal mikir seribu kali kalau mau jadi presiden atau gubernur Sumut. Karena beliau bukan Islam,” ungkapnya.
Menurut dia, dilihat dari kekuatan politik formal di tingkatkan elite, mestinya Indonesia optimistis tak akan pecah karena politik identitas di 2024.
Namun, diingatkan, selama tidak ada perbedaan yang mendasar platform antara calon satu dengan yang lain, maka akan muncul politik identitas. (RP/ANTARA)
