Ansar Buka Rakor Pengawas Desa 2024: Wujudkan Pengelolaan Dana Desa yang Efektif dan Transparan

- Publisher

Selasa, 27 Agustus 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pembukaan Rakor Pengawas Desa Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Provinsi Kepri di Ballroom Aston Hotel & Residence Pelita, Kota Batam. Foto: Diskominfo Kepri

Pembukaan Rakor Pengawas Desa Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Provinsi Kepri di Ballroom Aston Hotel & Residence Pelita, Kota Batam. Foto: Diskominfo Kepri

INIKEPRI.COM – Gubernur Kepri Ansar Ahmad membuka secara resmi pelaksanaan Rakor Pengawas Desa Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Provinsi Kepri, bertempat di Ballroom Aston Hotel & Residence Pelita, Kota Batam, pada Ahad (25/8/2024) malam.

Acara yang diikuti oleh seluruh inspektorat, camat, dan kepala desa dari lima kabupaten di Provinsi Kepri ini mengangkat tema “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Menuju Pembangunan Desa yang Berintegritas” dan akan berlangsung selama dua hari.

Dalam sambutannya, Gubernur Ansar menekankan pentingnya pengelolaan dana desa yang dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Dana desa yang bersumber dari anggaran dan belanja daerah harus digunakan sesuai dengan tujuannya.

“Yakni untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri,” jelasnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kepri juga akan terus memastikan bahwa setiap pemerintahan desa berjalan dengan baik dan efektif, serta mengevaluasi kinerja perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya, termasuk dalam melakukan perencanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana desa.

BACA JUGA:  Karhutla Dekati Gardu Induk Batu Besar, PLN Batam Gandeng Polisi Antisipasi Blackout

Gubernur Ansar juga menjelaskan bahwa Pemprov Kepri bersama Kepolisian Daerah Provinsi Kepri dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepri telah melakukan koordinasi melalui Perjanjian Penandatanganan Kerja Sama (PKS) sebagai wujud komitmen dalam mengawal dan mengawasi penggunaan dana desa agar sesuai ketentuan yang berlaku.

Koordinasi dalam PKS ini bertujuan agar para pihak senantiasa berkoordinasi dan memberikan informasi yang valid antara aparatur penyidik internal dan aparat kepolisian, jika ada dugaan indikasi penyelewengan jabatan dan kekuasaan yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa.

“Dengan kata lain, koordinasi melalui PKS ini bukan untuk melindungi orang-orang yang menyalahgunakan kewenangannya hingga merugikan keuangan negara. Pengawas internal harus berkoordinasi dengan baik bersama aparat kepolisian terkait tata cara pelaporan dengan tetap memperhatikan kaidah hukum yang berlaku,” tegasnya.

Gubernur Ansar, yang juga Bapak Pembina Desa Provinsi Kepri, menambahkan bahwa kegiatan rakor seperti ini menjadi pesan penting dalam melaksanakan pembangunan desa yang benar. Hal ini sesuai dengan harapan Presiden RI Joko Widodo yang terus menggaungkan pembangunan dari desa.

BACA JUGA:  MAY DAY 2025, Amsakar Achmad: Jayalah Buruh, Jayalah Indonesia

Pada kesempatan tersebut, Ansar juga mengharapkan agar koordinasi yang baik terus terjalin antara semua pihak, terutama kepala desa dan camat sebagai kunci sukses dalam pembangunan desa yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

“Keberhasilan pembangunan akan tercermin ketika setiap pihak menjalankan fungsi dan tugas koordinasi dengan benar,” ungkap Gubernur Ansar.

Kapolda Kepri, Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah, menekankan pentingnya koordinasi pengawasan yang baik melalui kerja sama lintas sektor antara Pemerintah Provinsi Kepri, Kepolisian Daerah Provinsi Kepri, dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepri.

Koordinasi yang baik dalam pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan dengan bertanggung jawab dan tidak disalahgunakan, sehingga potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan dan pengelolaannya bisa terus diminimalisir.

BACA JUGA:  SAYANG Dapat Nomor 1 & ASLI Dapat Nomor 2, Ketua BARBER : Kode Alam Merestui

“Pengawasan yang ketat adalah kunci sukses setiap desa dalam mengelola keuangannya dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ujar Kapolda Kepri.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Provinsi Kepri, ST Irmendas, menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam mengelola dana desa yang jumlahnya terus meningkat sejak program ini digulirkan. Saat ini, jumlahnya telah mencapai Rp 1 miliar per desa.

“Dengan terus meningkatnya dukungan keuangan desa, tentu perlu ada dukungan khusus dari inspektorat berupa bimbingan dan pengawasan untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam mengelola keuangannya,” jelas ST Irmendas.

Dengan demikian, setiap kepala dan aparatur desa akan mampu mengelola dana desa dengan baik dan benar, sesuai prinsip efektivitas dan akuntabilitas.

“Hasil akhirnya diharapkan dapat menekan pelanggaran dan penyelewengan dana desa” tutupnya.

Penulis : RP

Editor : IZ

Berita Terkait

Sebab Puisi Edisi Ketujuh Hadirkan 30 Tamu dari Pahang, Batam-Malaysia Perkuat Diplomasi Budaya
PLN Batam Buka Beasiswa Sahabat Terang 2026, Pelajar dan Mahasiswa Bisa Mendaftar
UMK Batam Diusulkan Rp5,97 Juta, Karimun Sepakati Upah Minimum Rp4,57 Juta
Semarak GEMA Batam ASRI: Amsakar Achmad Dorong Komitmen Wujudkan Indonesia ASRI
3.000 Personel Bergerak Serentak, Amsakar Canangkan Gerakan Indonesia ASRI di Batam
Puluhan Mobil Kopdes Menumpuk di Batam, Efisiensi Pengadaan Kembali Dipertanyakan
Kedok Jasa Terapis di Hotel Batam Terkuak, DA Diduga Jajakan Anak 16 Tahun Lewat MiChat
Batam Kembali Terhubung Langsung dengan Korea Selatan, Jeju Air Terbang Mulai 23 Desember

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 15:52 WIB

Sebab Puisi Edisi Ketujuh Hadirkan 30 Tamu dari Pahang, Batam-Malaysia Perkuat Diplomasi Budaya

Minggu, 22 November 2026 - 08:54 WIB

PLN Batam Buka Beasiswa Sahabat Terang 2026, Pelajar dan Mahasiswa Bisa Mendaftar

Sabtu, 21 November 2026 - 09:33 WIB

UMK Batam Diusulkan Rp5,97 Juta, Karimun Sepakati Upah Minimum Rp4,57 Juta

Jumat, 20 November 2026 - 22:39 WIB

Semarak GEMA Batam ASRI: Amsakar Achmad Dorong Komitmen Wujudkan Indonesia ASRI

Jumat, 20 November 2026 - 17:19 WIB

3.000 Personel Bergerak Serentak, Amsakar Canangkan Gerakan Indonesia ASRI di Batam

Berita Terbaru