Puluhan Mobil Kopdes Menumpuk di Batam, Efisiensi Pengadaan Kembali Dipertanyakan

- Publisher

Jumat, 20 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mobil KopDes menumpuk di Batam. Foto: istimewa

Mobil KopDes menumpuk di Batam. Foto: istimewa

INIKEPRI.COM – Puluhan mobil pikap dan truk pengangkut perlengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) terlihat menumpuk di kawasan Perumahan Cluster Queen Selebriti Residence, Kecamatan Nongsa, Batam. Kendaraan tersebut belum melanjutkan perjalanan menuju sejumlah daerah di Kepulauan Riau (Kepri) karena masih menunggu kelengkapan dokumen untuk proses penyeberangan.

Pemandangan kendaraan yang terparkir berjejer di kawasan tersebut kembali mengangkat sejumlah pertanyaan mengenai distribusi, pengelolaan, hingga pengadaan kendaraan operasional program KDKMP yang sejak awal telah menuai polemik di tingkat nasional.

Berdasarkan pantauan pada Kamis (19/11/2026), terdapat lebih dari 20 mobil pikap jenis Yodha 4×4 dan 12 truk merek Tata yang terparkir di lahan kawasan perumahan tersebut. Pikap berwarna putih dan hitam itu menggunakan pelat nomor B dari Jakarta.

Sejumlah kendaraan diketahui tiba melalui Pelabuhan SCN Kabil sebelum ditempatkan di lokasi tersebut. Area parkir tampak berlumpur dan becek setelah diguyur hujan.

Salah seorang sopir mengatakan, kendaraan tersebut belum dapat diberangkatkan karena masih menunggu surat dari Bea Cukai yang diperlukan untuk proses penyeberangan menuju daerah tujuan.

Menurut sopir tersebut, kendaraan sudah berada di lokasi sekitar dua pekan. Kawasan perumahan itu digunakan sebagai tempat penampungan sementara karena keterbatasan lahan di sekitar pelabuhan dan pertimbangan biaya penyimpanan.

Ia menyebut setiap pikap membawa perlengkapan untuk satu unit koperasi, termasuk pendingin ruangan atau air conditioner (AC). Sementara truk mengangkut perlengkapan lain, di antaranya panel yang akan digunakan sebagai alas atau bagian interior ruangan koperasi.

Distribusi kendaraan tersebut direncanakan menyasar sejumlah wilayah di Kepri, termasuk Tanjungpinang dan kawasan Kijang, Kabupaten Bintan.

Jumlah kendaraan yang terlihat di lokasi belum menggambarkan keseluruhan armada. Sopir tersebut memperkirakan masih ada kendaraan lain yang akan datang, bahkan menyebut jumlah pikap yang disiapkan bisa lebih dari 100 unit.

Pemprov Kepri Mengaku Belum Menerima Laporan Terperinci

Persoalan distribusi kendaraan ini juga mendapat perhatian karena Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ternyata belum menerima laporan terperinci mengenai kedatangan armada tersebut.

BACA JUGA:  Perdana, Amsakar Resmikan Koperasi Merah Putih Pulau Buluh: Gotong Royong & Kepercayaan Jadi Fondasi Ekonomi Rakyat

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Kepri, Riki Rionaldi, mengatakan pihaknya belum memperoleh informasi detail terkait kendaraan yang berada di kawasan Nongsa.

“Kami tidak mendapatkan laporan detail terkait ini. Ini juga belum menjadi ranah kewenangan di Dinas Koperasi pemerintah daerah,” katanya kepada ANTARA, Kamis (19/11/2026).

Riki menjelaskan, koordinasi Satgas KDKMP di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota masih berfokus pada ketersediaan lahan serta proses verifikasi dan validasi.

Sementara pengadaan dan pengelolaan kendaraan berada dalam ranah PT Agrinas Pangan Nusantara. Pelaksanaan teknis di lapangan berada di bawah komando masing-masing Komando Distrik Militer (Kodim).

Pemprov Kepri berencana meminta penjelasan lebih lanjut mengenai perkembangan pengadaan dan distribusi kendaraan tersebut dalam rapat koordinasi berikutnya yang diperkirakan berlangsung pekan depan.

42 Gerai Kopdes di Batam, 24 Sudah Rampung

Di sisi lain, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Salim, menyampaikan bahwa pembangunan gerai KDKMP di Batam terus berjalan.

Dari 42 unit gerai yang sedang dalam proses pembangunan, sebanyak 24 unit telah rampung. Beberapa di antaranya berada di Tembesi, Sambau, Batu Besar, dan Sungai Langkai.

Sementara lokasi yang masih dalam pengerjaan antara lain Subang Mas, Tanjung Sengkuang, Belian, Air Raja, dan Buliang.

Salim menjelaskan, pengoperasian dan pengelolaan gerai mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan masa transisi selama dua tahun.

Dalam periode tersebut, operasional gerai masih ditangani PT Agrinas, termasuk penyediaan manajer yang membantu mempersiapkan kegiatan usaha koperasi.

“Manajernya masih dipekerjakan dan digaji oleh Agrinas untuk membantu persiapan agar operasional Koperasi Merah Putih ini siap,” ujarnya.

Setelah masa transisi berakhir, aset gerai akan diserahterimakan dari Agrinas kepada pemerintah daerah, kemudian diteruskan kepada koperasi beserta pengurusnya.

Pengadaan 105 Ribu Kendaraan Rp24,66 Triliun Menuai Kritik

Kedatangan kendaraan di Batam tidak dapat dilepaskan dari polemik pengadaan kendaraan operasional KDKMP oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Pada awal 2026, rencana pengadaan 105.000 kendaraan dari dua produsen otomotif asal India menjadi sorotan berbagai kalangan.

BACA JUGA:  Safari Ramadan di Nongsa, Amsakar Salurkan Bantuan Masjid dan Ajak Raih Lailatulqadar

Berdasarkan informasi yang disampaikan Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, pengadaan tersebut terdiri atas 35.000 unit pikap Scorpio 4×4 dari Mahindra & Mahindra serta 70.000 kendaraan dari Tata Motors.

Rinciannya, 35.000 unit pikap dan 35.000 unit truk roda enam. Nilai kontrak pengadaan yang banyak diberitakan saat itu mencapai sekitar Rp24,66 triliun.

Agrinas beralasan keputusan mendatangkan kendaraan dari India diambil setelah proses negosiasi dengan produsen otomotif dalam negeri tidak mencapai kesepakatan, terutama menyangkut harga dan kemampuan memenuhi jumlah pesanan.

Joao mengklaim pengadaan tersebut dapat menghasilkan efisiensi hingga Rp46,5 triliun. Menurut penjelasan Agrinas, produsen dalam negeri yang diajak bernegosiasi belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan kendaraan dalam jumlah besar sesuai spesifikasi dan waktu yang dibutuhkan.

Namun, alasan tersebut tidak serta-merta meredam kritik.

Sejumlah kalangan industri dan anggota DPR mempertanyakan keputusan impor dalam jumlah besar ketika Indonesia memiliki industri otomotif yang telah lama memproduksi kendaraan niaga.

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, termasuk pihak yang meminta pemerintah mengkaji kembali kebijakan tersebut. Ia menilai industri otomotif nasional memiliki kapasitas produksi yang dapat dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan kendaraan operasional koperasi.

Kekhawatiran lainnya berkaitan dengan dampak ekonomi. Pengadaan dari produsen lokal dinilai berpotensi memberikan efek berganda melalui penyerapan tenaga kerja, aktivitas industri komponen, hingga penguatan rantai pasok otomotif nasional.

ICW Pertanyakan Transparansi, KPK Ingatkan Prosedur

Polemik semakin berkembang setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan keterbukaan informasi pengadaan kendaraan tersebut.

Pada 27 Februari 2026, ICW mengajukan permohonan informasi kepada PT Agrinas Pangan Nusantara. Lembaga antikorupsi itu menilai dokumen dan tahapan pengadaan belum disampaikan secara memadai kepada publik, meskipun nilai kontraknya mencapai puluhan triliun rupiah.

ICW juga mempertanyakan mekanisme penunjukan penyedia dan tahapan pengadaan barang dan jasa. Lembaga tersebut mendesak Agrinas membuka dokumen pengadaan agar prosesnya dapat diawasi masyarakat.

BACA JUGA:  23 Gerai Koperasi Merah Putih di Kepri Rampung, Operasional Ditargetkan Mulai Agustus 2026

Sorotan terhadap pengadaan itu turut mendapat perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada 23 Februari 2026, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengingatkan agar pengadaan 105.000 kendaraan tersebut dilaksanakan sesuai prosedur. KPK juga menekankan pentingnya kesesuaian spesifikasi kendaraan dengan kebutuhan program serta pengawasan untuk mencegah potensi penyimpangan.

Pernyataan KPK tersebut merupakan imbauan mengenai tata kelola pengadaan, bukan pengumuman bahwa telah ditemukan tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut.

Polemik kembali menguat pada Juli 2026 ketika ICW mempublikasikan hasil pemantauan mengenai dugaan ketidakwajaran harga pengadaan pikap. ICW memperkirakan terdapat selisih harga sekitar Rp61 juta hingga Rp69 juta per unit pada pengadaan 80.000 pikap. Dari perhitungan tersebut, ICW menyebut potensi perburuan rente mencapai Rp4,86 triliun hingga Rp5,54 triliun.

Temuan tersebut merupakan hasil pemantauan ICW dan belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum mengenai adanya korupsi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons persoalan tersebut dengan menyatakan pencairan anggaran akan memperhatikan hasil audit. Ia menegaskan pemerintah hanya akan membayar pengadaan yang telah melalui proses pemeriksaan dan dinyatakan lolos audit.

Kendaraan Tiba, Pertanyaan Distribusi dan Pengelolaan Menanti Jawaban

Kini, kendaraan operasional KDKMP telah terlihat di Nongsa, Batam. Namun, berdasarkan keterangan Pemprov Kepri, pemerintah daerah belum menerima laporan terperinci mengenai kedatangan armada tersebut dan kendaraan juga belum diserahterimakan kepada pemerintah daerah.

Kondisi ini menyisakan sejumlah hal yang perlu diperjelas, mulai dari kelengkapan dokumen penyeberangan, jumlah armada yang dialokasikan untuk Kepri, jadwal distribusi ke daerah tujuan, hingga mekanisme pengelolaan setelah kendaraan diterima.

Di tengah pembangunan gerai koperasi yang masih berlangsung, kejelasan distribusi dan pemanfaatan kendaraan menjadi penting agar pengadaan berskala besar tersebut benar-benar mendukung kegiatan ekonomi koperasi di daerah.

Publik juga menanti keterbukaan mengenai proses pengadaan dan pertanggungjawaban anggarannya. Sebab, keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya kendaraan yang didatangkan, tetapi juga dari ketepatan distribusi, manfaat bagi koperasi, serta akuntabilitas penggunaan anggaran.

Penulis : IZ

Berita Terkait

3.000 Personel Bergerak Serentak, Amsakar Canangkan Gerakan Indonesia ASRI di Batam
Kedok Jasa Terapis di Hotel Batam Terkuak, DA Diduga Jajakan Anak 16 Tahun Lewat MiChat
Batam Kembali Terhubung Langsung dengan Korea Selatan, Jeju Air Terbang Mulai 23 Desember
Akses ke Tanah Suci Bisa Lebih Dekat! Batam Bidik Penerbangan Langsung ke Jeddah dan Madinah
Buron Berbulan-bulan, Muhtarom Diciduk di Hotel Bengkong! Polisi Bongkar Dugaan Penipuan Proyek Jalan
Batam Pertahankan Juara Umum Porprov Kepri VI, Amsakar Pastikan Bonus Atlet Segera Dicairkan
ROKOK MANCHESTER, NAMA WILLY, DAN KASUS WARTAWAN: Ada Apa Sebenarnya?
BP Batam Dorong Penataan dan Penghijauan Bukit Vista: Cegah Dampak Ekologis, Jaga Keseimbangan Pembangunan

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 17:19 WIB

3.000 Personel Bergerak Serentak, Amsakar Canangkan Gerakan Indonesia ASRI di Batam

Jumat, 20 November 2026 - 09:13 WIB

Puluhan Mobil Kopdes Menumpuk di Batam, Efisiensi Pengadaan Kembali Dipertanyakan

Jumat, 20 November 2026 - 07:45 WIB

Batam Kembali Terhubung Langsung dengan Korea Selatan, Jeju Air Terbang Mulai 23 Desember

Kamis, 19 November 2026 - 13:26 WIB

Akses ke Tanah Suci Bisa Lebih Dekat! Batam Bidik Penerbangan Langsung ke Jeddah dan Madinah

Kamis, 19 November 2026 - 11:33 WIB

Buron Berbulan-bulan, Muhtarom Diciduk di Hotel Bengkong! Polisi Bongkar Dugaan Penipuan Proyek Jalan

Berita Terbaru