INIKEPRI.COM — Dalam senyap kerja dan deras langkah kebijakan, Kota Batam kembali menorehkan tinta emas di lembaran pembangunan fiskal nasional. Seperti embun pagi yang menyejukkan harapan, kota ini dinobatkan sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemandirian fiskal tertinggi di Indonesia.
Pengakuan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, dalam Musyawarah Nasional VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Surabaya, Kamis (8/5/2025). Batam berdiri sejajar dengan kota-kota besar lainnya—Surabaya, Bandung, Tangerang Selatan, Denpasar, hingga Medan—dalam daftar kota yang mampu menafkahi pembangunannya sendiri, tanpa terlalu bersandar pada dana dari pusat.
“Ini artinya, kota-kota tersebut memiliki kekuatan fiskal untuk berdiri di atas kaki sendiri. Mereka mampu menghidupi roda pembangunan dan birokrasi tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat,” ujar Bima Arya.
Dari 546 daerah yang dinilai, hanya 26 wilayah yang dinobatkan sebagai “kuat secara fiskal”—11 di antaranya adalah kota. Sementara itu, 493 daerah masih dinilai rapuh, menggantungkan diri pada transfer dana pusat layaknya tunas muda yang belum mampu berdiri kokoh.
Bima menegaskan, kemandirian fiskal bukan hanya tentang angka-angka. Ini adalah soal marwah dan kedaulatan lokal. Ia menyebut bahwa dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, daerah-daerah harus mampu menciptakan ruang fiskal yang luas melalui pengelolaan anggaran yang bijak dan berkelanjutan.
“Efisiensi bukan sekadar penghematan, melainkan seni menyusun prioritas. Ia menciptakan ruang untuk pertumbuhan yang sehat,” katanya.
Dalam lanskap prestasi ini, Batam bersinar terang. Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyambut kabar ini dengan penuh syukur dan rendah hati. Menurutnya, keberhasilan ini tak lahir dari kebetulan, melainkan dari kerja keras yang sabar dan arah kebijakan yang teguh.
“Alhamdulillah, ini adalah hasil dari konsistensi dan sinergi seluruh perangkat pemerintahan. Tapi kita tak boleh lengah. Banyak tantangan yang menanti untuk dituntaskan,” ujar Amsakar, Jumat (9/5).
Ia menyebutkan sejumlah pekerjaan rumah yang masih menjadi prioritas, mulai dari pengelolaan sampah, penanggulangan banjir, hingga persoalan ketenagakerjaan.
Namun, lebih dari sekadar pencapaian, Amsakar menekankan pentingnya kualitas belanja daerah. Baginya, tiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) haruslah menjadi cahaya bagi warga—bukan sekadar angka di laporan keuangan.
“Kita ingin setiap rupiah benar-benar hidup—memberi manfaat, menyentuh kebutuhan riil masyarakat, dan menghadirkan perubahan,” tuturnya.
Dari sisi realisasi anggaran, Batam juga tampil impresif. Pada Triwulan I Tahun Anggaran 2025, pendapatan daerah mencapai 32,80 persen—menempatkan kota ini di posisi kelima nasional. Sementara realisasi belanja mencapai 22,51 persen, duduk di posisi kesembilan. Sebuah harmoni antara penerimaan dan pengeluaran, yang menunjukkan kemampuan tata kelola yang stabil dan terukur.
Di tengah arus zaman yang bergerak cepat, Batam meneguhkan diri sebagai kota yang tak hanya tumbuh, tetapi juga tangguh. Kota ini tak sekadar membangun gedung dan jalan, melainkan merangkai harapan melalui kemandirian. Sebuah langkah indah menuju masa depan yang lebih berdaulat.
Penulis : IZ
