INIKEPRI.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Natuna Tahun Anggaran 2024, pada Senin (26/5/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Natuna, Rusdi, didampingi Wakil Ketua I, Daeng Ganda Rahmatullah, serta Wakil Ketua II, Wan Aris Munandar. Hampir seluruh anggota dewan hadir dalam rapat tersebut. Dari pihak eksekutif, turut hadir Bupati Natuna, Cen Sui Lan, Sekretaris Daerah Boy Wijanarko, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketua DPRD Natuna kemudian mempersilakan Sekretaris DPRD, Edi Priyoto, untuk membacakan secara resmi 15 poin rekomendasi hasil pembahasan internal dewan terhadap LKPJ yang disampaikan kepala daerah.
Rekomendasi Strategis DPRD
Rekomendasi DPRD mencakup beragam sektor dan menekankan pentingnya koordinasi, akurasi data, serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berkelanjutan. Beberapa poin utama dalam rekomendasi tersebut antara lain:
1. Ketepatan Waktu LKPJ
DPRD meminta agar penyampaian LKPJ dilakukan tepat waktu sesuai amanat PP Nomor 13 Tahun 2019.
2. Evaluasi Laporan OPD
DPRD mendesak Bupati untuk memperkuat koordinasi dan evaluasi laporan dari setiap OPD agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
3. Penyusunan Program Tepat Wewenang
DPRD meminta agar program dan kegiatan yang disusun oleh OPD tidak lagi terjadi tumpang tindih.
4. Berpedoman pada RPJPD dan RPJMD
Perencanaan pembangunan diminta agar selaras dengan arah pembangunan jangka panjang dan menengah daerah.
5. Optimalisasi PAD
DPRD mengusulkan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi aset, kemitraan swasta, dan inovasi fiskal.
6. Pajak MBLB
Bupati diminta memantau kepatuhan wajib pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), termasuk pemeriksaan administrasi rutin.
7. Akses Dana Pusat
Setiap perangkat daerah diminta aktif membuka akses Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana tugas pembantuan dari pemerintah pusat.
8. Peningkatan Kualitas Pendidikan
Melalui sinergi lintas lembaga, DPRD mendorong peningkatan mutu pendidikan dan dukungan anggaran yang memadai.
9. Pelayanan Kesehatan
DPRD menyoroti perlunya peningkatan layanan kesehatan, ketersediaan alat medis dan obat-obatan, serta edukasi masyarakat.
10. Infrastruktur dan Tata Ruang
DPRD menekankan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan penataan ruang yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
11. Akses Perumahan Layak
Pemerintah daerah diminta memperhatikan hunian dan kawasan permukiman agar lebih tertata dan layak huni.
12. Pengembangan Pariwisata
DPRD meminta penguatan destinasi unggulan, peningkatan fasilitas, serta promosi wisata berbasis digital dan konvensional.
13. Transportasi Terpadu
Fokus pada transportasi darat, laut, dan udara termasuk peningkatan pengawasan sektor perhubungan.
14. Ketahanan dan Ketersediaan Pangan
DPRD meminta strategi yang mendukung distribusi pangan merata, terutama bagi wilayah yang tergolong rawan pangan.
15. Industri dan Ekonomi Lokal
DPRD menekankan pentingnya penguatan industri lokal, fasilitasi UMKM, akses permodalan, serta penciptaan iklim investasi yang sehat.
“Demikian rekomendasi ini disampaikan untuk ditunaikan oleh Bupati Natuna beserta jajarannya,” ujar Rusdi menutup paripurna.
Acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan dokumen rekomendasi secara resmi dari DPRD kepada Bupati Natuna.
Penulis : RBP
Editor : IZ
