INIKEPRI.COM – Di tengah angin laut yang tenang dan geliat harapan pendidikan di wilayah perbatasan, upaya membuka jalan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu masih terus bergulir di Kabupaten Natuna.
Program Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2025/2026 kembali menjadi tumpuan bagi mereka yang terpinggirkan dari sistem pendidikan formal. Namun hingga pertengahan Juli ini, upaya tersebut belum menemui hasil yang memuaskan.
Dari target minimal 100 siswa, baru 40 anak yang terverifikasi layak mengikuti program ini. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna, Puryanti, mengungkapkan bahwa proses verifikasi awal merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN), khususnya pada kategori desil 1 dan 2—kelompok termiskin dalam piramida sosial.
“Dari sekitar dua ribu anak dalam data awal, sebagian besar ternyata sudah bersekolah di tempat lain. Setelah diverifikasi, hanya sekitar 40 anak yang benar-benar memenuhi kriteria,” ujarnya, Senin (14/7).
Melihat belum tercapainya kuota, Kementerian Sosial membuka peluang lebih luas. Kini, anak-anak dari kategori desil di atas 2 dapat diikutsertakan asalkan berasal dari keluarga miskin dan memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa atau kelurahan. Perluasan ini menjadi angin segar bagi mereka yang selama ini terjebak dalam kekosongan data, namun tetap hidup dalam keterbatasan nyata.
Dinas Sosial pun menggandeng berbagai pihak seperti SDM Program Keluarga Harapan (PKH), Badan Pusat Statistik (BPS), hingga lembaga penyelenggara Sekolah Rakyat, untuk mempercepat proses verifikasi tambahan. Tak hanya data administratif, mereka juga aktif menelusuri anak-anak putus sekolah yang tidak terdata secara formal.
“Kami sudah meminta Dinas Pendidikan untuk mengirimkan data anak putus sekolah agar bisa kami validasi. Bahkan data dari luar desil 1 dan 2 bisa tetap diusulkan, asal disertai SKTM dan memenuhi kriteria,” jelas Puryanti.
Namun, medan sosial tak semudah medan data. Banyak anak yang telah lama putus sekolah menolak untuk kembali ke bangku pendidikan. Beberapa di antaranya sudah bekerja membantu orang tua, atau merasa usia mereka terlalu jauh untuk mengejar pelajaran dasar. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif dan manusiawi.
Ahmad Syaiful, pemerhati pendidikan di Natuna, menyoroti persoalan ini sebagai bentuk jurang antara data administratif dan realitas sosial. Menurutnya, pendekatan yang hanya mengandalkan angka dan statistik tidak akan cukup.
“Banyak anak yang kehilangan semangat belajar bukan karena malas, tapi karena tekanan hidup. Mereka perlu didekati dengan cara yang lebih manusiawi, lebih personal. Kita butuh pendekatan komunitas,” tuturnya.
Ia menekankan pentingnya peran tokoh masyarakat, RT/RW, dan organisasi lokal dalam menjangkau anak-anak ini. Dengan cara itu, kepercayaan bisa tumbuh, dan stigma terhadap sekolah bisa perlahan sirna. Selain itu, fleksibilitas dalam sistem pembelajaran seperti kelas sore atau berbasis proyek sangat dibutuhkan, agar anak-anak yang sudah bekerja tetap bisa mengikuti pelajaran tanpa merasa tertinggal.
Sekolah Rakyat di Natuna bukan sekadar ruang belajar, melainkan ruang harapan. Di tengah keterbatasan, masih ada semangat untuk merangkul mereka yang tertinggal. Pendataan boleh rumit, tetapi ketika hati dan kolaborasi jadi kunci, pintu-pintu pendidikan akan selalu menemukan cara untuk terbuka.
Penulis : DI
Editor : IZ
