INIKEPRI.COM – Pemerintah Kabupaten Natuna terus melakukan berbagai langkah strategis untuk memperkuat kondisi fiskal daerah sekaligus menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi.
Salah satu fokus utama yang dilakukan saat ini adalah penataan keuangan daerah, termasuk penyelesaian kewajiban utang kepada pihak ketiga.
Bupati Natuna Cen Sui Lan mengatakan bahwa dinamika perekonomian di Kabupaten Natuna pada tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Natuna tercatat mencapai 10,49 persen apabila sektor minyak dan gas bumi (migas) dimasukkan dalam perhitungan.
Namun, jika sektor migas tidak dihitung, ekonomi daerah justru mengalami kontraksi sebesar 1,61 persen. Perbedaan angka tersebut menunjukkan bahwa sektor migas masih menjadi penopang utama perekonomian Natuna melalui aktivitas eksplorasi dan produksi minyak serta gas bumi yang memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Meski demikian, Cen Sui Lan menegaskan bahwa perekonomian Natuna tidak hanya bergantung pada sektor migas. Sejumlah sektor nonmigas seperti perikanan, pertanian, perdagangan, jasa, hingga konstruksi tetap menjadi penggerak penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat.
Pada tahun 2025, beberapa sektor tersebut mengalami penyesuaian yang dipengaruhi oleh kebijakan fiskal daerah.
Bupati Cen Sui Lan menjelaskan bahwa pemerintah daerah pada tahun 2025 memprioritaskan penyelesaian kewajiban utang kepada pihak ketiga. Kondisi ini merupakan dampak dari kebijakan efisiensi pemerintah pusat yang mempengaruhi kemampuan fiskal daerah pada tahun 2024 dan meninggalkan kewajiban daerah sekitar Rp187 miliar.
“Sebagaimana amanat peraturan perundangan, pemerintah daerah berkewajiban menyelesaikan utang tersebut. Hingga saat ini kita telah menyelesaikan kurang lebih Rp150 miliar dan masih tersisa sekitar Rp37 miliar yang akan diselesaikan hingga tahun 2026,” ujar Cen Sui Lan saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (13/03) pagi.
Menurutnya, langkah penyelesaian kewajiban tersebut merupakan bagian penting dari upaya menyehatkan kondisi fiskal pemerintah daerah. Dengan keuangan daerah yang lebih stabil, pemerintah akan memiliki ruang yang lebih besar untuk mendorong pembangunan serta memperkuat pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.
Di sisi lain, kebijakan penataan fiskal tersebut juga berdampak pada beberapa sektor ekonomi. Salah satunya adalah sektor konstruksi yang mengalami kontraksi pada tahun 2025 akibat berkurangnya belanja modal pemerintah daerah untuk proyek pembangunan.
Selain itu, sektor perikanan yang selama ini menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap PDRB Natuna juga turut mempengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Sektor perikanan diketahui memberikan kontribusi rata-rata sekitar 30 persen terhadap PDRB Natuna. Namun pada tahun 2025 produksi perikanan tangkap tercatat menurun menjadi sekitar 72 ribu ton, dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 136 ribu ton.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Natuna berkomitmen untuk terus memperkuat sektor ekonomi nonmigas sebagai salah satu fokus pembangunan daerah.
Langkah tersebut akan dilakukan melalui pemanfaatan berbagai program strategis nasional, optimalisasi belanja pemerintah daerah, serta peningkatan produksi perikanan tangkap melalui penguatan sarana dan prasarana perikanan serta kebijakan pendukung lainnya.
Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan struktur ekonomi daerah yang lebih kuat, seimbang, dan berkelanjutan di masa mendatang.
Penulis : DI
Editor : IZ
