INIKEPRI.COM – Penetapan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) menjadi sorotan di tengah upaya pemerintah memperkuat perlindungan badak Jawa yang populasinya terkonsentrasi di kawasan tersebut.
Berdasarkan laporan Tirto.id, Senin (16/11/2026), kawasan perairan sekitar Ujung Kulon masuk dalam peta Wilayah Pertambangan Provinsi Banten yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Februari 2026.
Dalam peta lampiran keputusan tersebut, area perairan sekitar Ujung Kulon ditandai dengan arsiran yang dikategorikan sebagai WUP.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy, membenarkan adanya penetapan wilayah pertambangan tersebut. Ia menjelaskan, penetapan zonasi pertambangan di Banten mencakup tiga kategori, yakni Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).
“Wilayah pertambangan di Banten ada tiga. Berdasarkan Kepmen ESDM pada Februari kemarin, kita ada tiga, yaitu WUP [Wilayah Usaha Pertambangan], WPR [Wilayah Pertambangan Rakyat], dan Wilayah Pencadangan [WPN],” kata Ari sebagaimana dikutip Tirto.id.
Meski demikian, Ari menegaskan bahwa status WUP tidak serta-merta membuat aktivitas pertambangan dapat langsung dilakukan di kawasan tersebut.
Realisasi kegiatan pertambangan tetap harus memperhatikan kesesuaian tata ruang wilayah kabupaten dan kota. Selain itu, diperlukan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) sebagai salah satu persyaratan penting dalam proses perizinan.
“Yang jadi WUP itu tetap potensi yang ada, tapi nanti dikembalikan ke tata ruang wilayah masing-masing kabupaten/kota. Itu terkait dengan RTR [Rencana Tata Ruang] dan PKKPR [Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang]-nya. Karena PKKPR itu jadi kunci untuk dikeluarkan izin tambang,” ujar Ari.
Badak Jawa Rentan Bencana, Pemerintah Kaji Habitat Kedua
Sorotan terhadap kawasan Ujung Kulon juga muncul setelah Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengungkap kerentanan populasi badak Jawa terhadap ancaman bencana alam.
Seluruh populasi badak Jawa saat ini terkonsentrasi di Taman Nasional Ujung Kulon. Kondisi tersebut membuat spesies langka ini berisiko tinggi apabila terjadi bencana besar yang berdampak langsung terhadap habitatnya, seperti gempa bumi, tsunami, maupun aktivitas vulkanik.
Untuk mengurangi risiko kepunahan, pemerintah mulai mengkaji kemungkinan pengembangan habitat kedua bagi badak Jawa sebagai bagian dari strategi konservasi jangka panjang.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, menjelaskan bahwa pengembangan habitat kedua membutuhkan kajian menyeluruh, mulai dari kesesuaian ekosistem, daya dukung kawasan, ketersediaan pakan dan air, risiko penyakit, ancaman bencana, hingga keamanan kawasan.
Aspek sosial dan keterlibatan masyarakat di sekitar calon habitat juga harus diperhitungkan.
“Pemilihan lokasi harus didasarkan pada bukti ilmiah dan penilaian risiko yang memadai. Keselamatan satwa serta kemampuan habitat untuk mendukung populasi yang sehat dan berkembang secara berkelanjutan menjadi pertimbangan utama,” jelas Ristianto dalam keterangan resmi Kemenhut, Senin (16/11/2026).
Salah satu lokasi yang pernah diusulkan sebagai habitat kedua adalah Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur. Namun, rencana pemindahan sebagian populasi badak Jawa dari Ujung Kulon ke kawasan tersebut masih membutuhkan pendalaman.
Kemenhut menegaskan belum ada keputusan teknis mengenai lokasi pemindahan, jumlah individu, metode, maupun waktu pelaksanaannya.
Jika pengembangan habitat kedua dinilai layak berdasarkan hasil kajian, pemilihan badak yang akan dipindahkan juga harus mempertimbangkan kesehatan, umur, jenis kelamin, keragaman genetik, dan potensi reproduksi.
Kemenhut Tegaskan Ujung Kulon Tetap Kawasan Konservasi
Di tengah munculnya informasi mengenai status WUP di perairan sekitar Ujung Kulon, Kemenhut menegaskan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon tetap menjadi habitat utama badak Jawa dan prioritas perlindungan pemerintah.
Ristianto menyatakan, pengembangan habitat kedua dan perlindungan Ujung Kulon merupakan dua langkah konservasi yang saling melengkapi. Pemerintah tetap berkomitmen menjaga populasi badak Jawa beserta habitat alaminya di kawasan tersebut.
“Perlindungan Ujung Kulon dan penjajakan habitat kedua merupakan dua upaya konservasi yang saling melengkapi. Ujung Kulon tetap harus dijaga sebagai habitat utama badak Jawa, sementara setiap peluang pengembangan populasi tambahan dipersiapkan hati-hati dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Kemenhut juga menegaskan bahwa gagasan pengembangan habitat kedua tidak didasarkan pada kepentingan untuk mengubah peruntukan atau mengurangi perlindungan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.
Terkait dugaan potensi mineral di kawasan tersebut, pemerintah menyatakan bahwa penjajakan habitat kedua berangkat dari kepentingan konservasi dan mitigasi risiko terhadap keberlangsungan badak Jawa.
Status serta fungsi TNUK sebagai kawasan konservasi tetap menjadi landasan pengelolaan dan perlindungannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Fokus Pemerintah adalah menjaga kelestarian Badak Jawa dan keutuhan habitatnya. Setiap langkah konservasi harus memberikan manfaat nyata bagi keberlangsungan spesies serta mempertahankan perlindungan Ujung Kulon,” tegas Ristianto.
Kawasan Ujung Kulon Memiliki Sejarah Panjang Perlindungan
Taman Nasional Ujung Kulon merupakan kawasan konservasi penting di Indonesia. Upaya perlindungannya telah dimulai sejak masa pemerintahan Hindia Belanda.
Berdasarkan catatan sejarah yang dikutip Tirto.id dari situs resmi Taman Nasional Ujung Kulon, kawasan tersebut pertama kali diperkenalkan oleh ahli botani asal Jerman, F. Junghuhn, pada 1846 ketika melakukan ekspedisi pengumpulan tumbuhan tropis.
Kawasan ini kemudian mengalami kerusakan besar akibat letusan Gunung Krakatau pada 1883. Gelombang tsunami yang menyusul letusan tersebut menyapu permukiman, vegetasi, dan habitat satwa liar di sekitarnya.
Upaya perlindungan kawasan dimulai pada 1921 melalui penetapan Semenanjung Ujung Kulon dan Pulau Panaitan sebagai kawasan suaka alam.
Status perlindungan kemudian diperkuat melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3658/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 5 Mei 2014. Berdasarkan keputusan tersebut, luas Taman Nasional Ujung Kulon mencapai 105.694,46 hektare, terdiri atas 61.357,46 hektare daratan dan 44.337 hektare perairan.
Dengan status konservasi dan keberadaan habitat penting bagi badak Jawa, penetapan wilayah pertambangan di perairan sekitar Ujung Kulon menjadi isu yang memerlukan perhatian serta penjelasan lebih lanjut dari instansi terkait.
Kejelasan batas wilayah, kesesuaian tata ruang, serta ketentuan perlindungan kawasan konservasi menjadi hal penting agar penetapan wilayah pertambangan tidak menimbulkan ketidakpastian terhadap upaya pelestarian ekosistem dan satwa langka di kawasan tersebut.
Penulis : RBP
Editor : IZ

















