Di balik seremoni penyambutan pejabat negara, Cen Sui Lan membawa satu pesan penting dari beranda terdepan Indonesia: Natuna tidak hanya harus dijaga, tetapi juga harus dibangun.
INIKEPRI.COM – Ada yang berbeda dalam kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, ke Kabupaten Natuna, Kamis (2/7/2026). Bagi Pemerintah Kabupaten Natuna, kedatangan salah satu pejabat strategis pemerintah pusat itu bukan sekadar agenda seremonial ataupun peninjauan kawasan pertahanan. Momentum tersebut dimanfaatkan Bupati Natuna Cen Sui Lan untuk membawa langsung suara masyarakat perbatasan kepada pemerintah pusat.
Sejak pagi, Cen Sui Lan menyambut kedatangan Menko Polkam di Lanud Raden Sadjad Natuna. Pesawat Gulfstream IV/SP/PK-TWY yang membawa rombongan mendarat dengan pengamanan ketat sebelum prosesi penyambutan berlangsung di Baseops Lanud Raden Sadjad dan dilanjutkan dengan ramah tamah di VIP Room Graha Serasan.
Suasana penyambutan berlangsung hangat. Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, Ketua DPRD Natuna Rusdi, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Boy Wijanarko Varianto, jajaran Forkopimda, hingga para petinggi TNI turut hadir menyambut kedatangan Menko Polkam. Di antara mereka tampak Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, Pangkoarmada RI Laksdya TNI Dr. Denih Hendrata, Pangkoarmar Letjen TNI (Mar.) Dr. Endi Supardi, Pangkoarmada I Laksda TNI Haris Bima Bayuseto, serta sejumlah pejabat utama TNI Angkatan Laut.
Namun, perhatian Cen Sui Lan tidak berhenti pada prosesi penyambutan. Di sela agenda kunjungan kerja dan peninjauan sejumlah objek pertahanan, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini menjadi beban pembangunan Natuna.
Sebagai kabupaten yang berada di beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Natuna dinilai memiliki arti penting bagi pertahanan dan kedaulatan negara. Akan tetapi, di balik posisi strategis tersebut, masyarakat masih harus bergulat dengan tantangan yang tidak ringan.
Menurut Cen Sui Lan, mahalnya biaya logistik menjadi persoalan paling mendasar yang hingga kini membayangi kehidupan masyarakat maupun dunia usaha di Natuna.
Letak geografis yang jauh dari pusat pemerintahan dan jalur distribusi nasional membuat hampir seluruh barang kebutuhan harus menempuh perjalanan panjang sebelum tiba di Natuna. Dampaknya terasa pada tingginya harga kebutuhan pokok, mahalnya biaya pembangunan, hingga meningkatnya ongkos produksi pelaku usaha.
Bahkan, kondisi tersebut ikut memengaruhi daya saing daerah dalam menarik investasi.
“Tingginya biaya logistik bukan hanya berdampak pada harga barang, tetapi juga memengaruhi biaya produksi, aktivitas ekonomi masyarakat, serta minat investor untuk menanamkan modal di Natuna. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi daerah berjalan lebih lambat dibandingkan potensi yang sebenarnya dimiliki,” ujar Cen Sui Lan.
Persoalan itu, menurutnya, bukan berdiri sendiri. Panjangnya rentang kendali pemerintahan sebagai konsekuensi wilayah kepulauan juga membuat proses koordinasi, pelayanan publik, hingga pelaksanaan pembangunan membutuhkan waktu lebih lama serta biaya yang lebih besar.
Padahal, kata Cen Sui Lan, Natuna sesungguhnya memiliki modal besar untuk berkembang.
Wilayah ini menyimpan kekayaan sumber daya perikanan yang melimpah, potensi kelautan yang luas, cadangan minyak dan gas bumi, panorama wisata bahari kelas dunia, hingga posisi geopolitik yang sangat strategis di kawasan Laut Natuna Utara.
Seluruh potensi itu diyakini mampu menjadi motor penggerak ekonomi baru apabila ditopang konektivitas transportasi yang memadai dan kebijakan pembangunan yang berpihak kepada daerah perbatasan.
Karena itu, Cen Sui Lan berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur transportasi laut maupun udara menuju Natuna. Menurutnya, semakin mudah akses menuju Natuna, semakin rendah biaya logistik yang harus ditanggung masyarakat dan dunia usaha.
Efeknya tidak hanya dirasakan melalui turunnya harga barang, tetapi juga terbukanya peluang investasi, tumbuhnya lapangan kerja baru, hingga meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Di hadapan Menko Polkam, Cen Sui Lan menegaskan bahwa menjaga Natuna tidak cukup dilakukan dengan memperkuat alat utama sistem persenjataan atau meningkatkan kehadiran aparat keamanan. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat juga merupakan bagian penting dari upaya menjaga kedaulatan negara.
“Natuna adalah garda terdepan Indonesia. Karena itu, pembangunan di wilayah perbatasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan dukungan penuh dari pemerintah pusat agar masyarakat dapat merasakan pemerataan pembangunan sebagaimana daerah lain,” tegas Cen Sui Lan.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat sehingga berbagai tantangan pembangunan di kawasan perbatasan dapat diatasi secara bertahap.
Bagi Cen Sui Lan, Natuna tidak hanya harus dikenal sebagai benteng pertahanan Indonesia di utara, tetapi juga sebagai daerah yang mampu tumbuh menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Dengan dukungan kebijakan yang tepat, Natuna tidak hanya akan semakin maju dan berdaya saing, tetapi juga mampu tumbuh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kawasan strategis Laut Natuna Utara,” tutup Cen Sui Lan.
Usai agenda penyambutan, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago bersama rombongan melanjutkan kunjungan kerja ke Komando Gugus Tempur Laut (Guspurla) Koarmada I untuk meninjau kesiapan satuan dan berdialog dengan jajaran pertahanan di wilayah perbatasan.
Penulis : IZ
