INIKEPRI.COM – Ikatan Pelajar Mahasiswa Kota Batam (IPMKOB)-Pekanbaru menyampaikan sejumlah aspirasi terkait pendidikan dan fasilitas mahasiswa dalam audiensi bersama Komisi IV DPRD Kota Batam.
Audiensi tersebut berlangsung di Gedung DPRD Kota Batam, Rabu (8/7/2026), dan dihadiri tujuh mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Kota Pekanbaru sekaligus tergabung dalam IPMKOB-Pekanbaru.
Rombongan diterima Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam Dandis Rajagukguk, S.T., bersama anggota Komisi IV H. Hery Herlangga, S.T., M.Ak. dan Warya Burhanuddin, A.Md.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV DPRD Kota Batam mengapresiasi kehadiran mahasiswa dan menilai organisasi mahasiswa daerah memiliki posisi penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia dan pendidikan.
Ketua Umum IPMKOB-Pekanbaru, Rahmat Ahjah, kemudian menyampaikan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa. Salah satunya terkait ketimpangan ketersediaan sarana pendidikan antara jenjang SD dan SMP negeri di Kota Batam.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam audiensi, terdapat sekitar 145 SD negeri di Batam, sementara jumlah SMP negeri tercatat 65 sekolah. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membuat sebagian lulusan SD negeri kesulitan memperoleh bangku di SMP negeri.
Menurut Rahmat, kondisi itu pada akhirnya dapat mendorong siswa memilih sekolah swasta, sementara tidak seluruh orang tua memiliki kemampuan ekonomi untuk menanggung biaya pendidikan di sekolah swasta.
“Persoalan ini perlu menjadi perhatian bersama karena berkaitan dengan pemerataan akses pendidikan. Jangan sampai anak-anak yang sudah menyelesaikan pendidikan di SD negeri justru kesulitan mendapatkan tempat di SMP negeri,” ujar Rahmat.
Menanggapi hal tersebut, pihak Komisi IV menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Batam telah melakukan sejumlah langkah, di antaranya melalui penambahan ruang kelas dan kapasitas peserta didik di SMP negeri.
Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang masuk dalam kelompok desil tertentu. Bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri, pemerintah dapat memberikan dukungan berupa pembiayaan SPP di sekolah swasta sesuai ketentuan program yang berlaku.
Dalam audiensi tersebut, mahasiswa juga menyoroti persoalan program beasiswa Pemerintah Kota Batam.
Rahmat menyampaikan, mahasiswa dari kalangan ekonomi menengah yang memiliki prestasi akademik dan konsistensi IPK juga perlu mendapat ruang untuk memperoleh dukungan pendidikan, meskipun tidak masuk kategori keluarga kurang mampu.
“Harapannya ada ruang bagi mahasiswa yang secara ekonomi tidak tergolong kurang mampu, tetapi memiliki prestasi akademik yang baik dan konsisten. Karena kebutuhan pendidikan mahasiswa juga cukup besar,” katanya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Komisi IV menjelaskan bahwa program beasiswa Pemko Batam saat ini mencakup sejumlah kategori, antara lain mahasiswa yang diterima di tujuh universitas ternama melalui jalur SNBP, mahasiswa kurang mampu dari desil 1 hingga 4 melalui jalur SNBT, bantuan bagi mahasiswa Politeknik Negeri Batam dan UMRAH, serta bantuan khusus bagi mahasiswa dari wilayah hinterland.
Meski demikian, DPRD menegaskan bahwa pemberian beasiswa harus disesuaikan dengan regulasi dan kemampuan keuangan daerah. Aspirasi mahasiswa terkait perluasan penerima beasiswa juga akan menjadi bahan evaluasi.
Soroti Mess Batam di Pekanbaru
Pembahasan kemudian bergeser pada fasilitas mahasiswa Batam di Pekanbaru, khususnya keberadaan Mess Batam yang selama ini digunakan mahasiswa asal Batam.
Rahmat menyampaikan bahwa lokasi mess yang tersedia saat ini dinilai cukup jauh dari sejumlah kawasan kampus sehingga pemanfaatannya belum optimal.
Menurutnya, kebutuhan asrama menjadi penting karena jumlah mahasiswa asal Batam yang menempuh pendidikan di Pekanbaru cukup banyak, sementara belum tersedia fasilitas asrama yang lokasinya lebih strategis.
“Kami berharap ada solusi yang lebih dekat dengan kawasan kampus sehingga keberadaan fasilitas tersebut benar-benar bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh mahasiswa Batam di Pekanbaru,” ujar Rahmat.
Menanggapi hal itu, Komisi IV DPRD Kota Batam mengusulkan agar dilakukan pencarian lahan di kawasan Panam, Pekanbaru, yang dinilai lebih dekat dengan kawasan pendidikan.
DPRD juga meminta organisasi mahasiswa menyiapkan proposal yang memuat informasi kebutuhan lahan, termasuk luas dan estimasi harga tanah, sebagai bahan pembahasan lebih lanjut.
Selain persoalan pendidikan dan fasilitas mahasiswa, audiensi turut membahas kemungkinan dampak perubahan anggaran pendidikan nasional terhadap program beasiswa serta kesejahteraan tenaga pengajar di Kota Batam.
Komisi IV juga mendorong organisasi mahasiswa daerah untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi. Menurut DPRD, organisasi mahasiswa dapat menjadi ruang bertukar informasi dan gagasan sekaligus memperkuat penyampaian aspirasi generasi muda kepada pemerintah.
Menutup audiensi, Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam Dandis Rajagukguk menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan IPMKOB-Pekanbaru.
“Kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi berbagai masukan dari adik-adik mahasiswa. Tentu ini akan menjadi bahan pembahasan kita di DPRD dan Pemerintah Kota Batam,” kata Dandis.
Ia berharap komunikasi antara mahasiswa dan pemerintah daerah dapat terus terjalin sehingga berbagai persoalan yang berkaitan dengan pendidikan dan kebutuhan mahasiswa dapat dibahas secara bersama-sama.
Audiensi kemudian ditutup dengan sesi dokumentasi dan foto bersama.
Penulis : IZ
