INIKEPRI.COM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal sekaligus menekan angka pengangguran.
Langkah tersebut dilakukan melalui pertemuan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan perwakilan 15 perusahaan besar di Kota Batam, Kamis (20/8/2026).
Kepala Disnaker Kota Batam Yudi Suprapto mengatakan, pertemuan tersebut menjadi langkah strategis untuk mempertemukan kebutuhan dunia industri dengan potensi tenaga kerja lokal.
Menurutnya, pemerintah ingin membangun pola komunikasi yang lebih intensif dengan perusahaan sehingga kebutuhan tenaga kerja dapat dipetakan lebih awal.
“Pertemuan ini menjadi ruang untuk menyamakan persepsi antara pemerintah dan dunia usaha, terutama mengenai kebutuhan tenaga kerja, ketersediaan tenaga kerja lokal, serta kompetensi yang dibutuhkan industri,” ujar Yudi.
Ia mengatakan, upaya tersebut sejalan dengan arahan Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra dalam menekan angka pengangguran sekaligus menjalankan amanat Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja.
Kebutuhan Industri Dipetakan Lebih Awal
Menurut Yudi, salah satu persoalan yang perlu dijembatani adalah kesesuaian antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan perusahaan.
Karena itu, Disnaker mendorong perusahaan menyampaikan kebutuhan tenaga kerja lebih awal sehingga pemerintah dapat menyiapkan program yang relevan.
“Kami ingin kebutuhan tenaga kerja perusahaan bisa diinformasikan lebih dini. Dengan begitu, pencari kerja lokal memiliki waktu untuk mempersiapkan kompetensi sesuai kebutuhan industri,” katanya.
Dengan pola tersebut, perusahaan juga diharapkan memperoleh calon pekerja lokal yang lebih siap dan memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan.
Pemko Batam juga mendorong agar program pelatihan tenaga kerja tidak hanya berorientasi pada jumlah peserta, tetapi benar-benar berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.
“Pelatihan jangan berjalan sendiri. Harus ada keterkaitan dengan kebutuhan nyata perusahaan. Karena itu, komunikasi dengan dunia usaha menjadi sangat penting,” tegas Yudi.
Target 20 Persen Tenaga Kerja Tempatan
Dalam pertemuan tersebut, Pemko Batam turut mendorong peningkatan keterlibatan putra-putri daerah dalam dunia kerja.
Salah satu target yang diharapkan dapat dibangun melalui kemitraan dengan perusahaan adalah minimal 20 persen tenaga kerja berasal dari masyarakat tempatan.
Kriteria tersebut mencakup masyarakat yang lahir di Batam maupun mereka yang menamatkan pendidikan di Batam.
“Harapannya, minimal 20 persen dari jumlah karyawan berasal dari putra-putri tempatan, baik yang lahir maupun yang menamatkan sekolah di Batam. Tentu untuk mewujudkannya dibutuhkan sinergi dan komitmen bersama,” ujar Yudi.
Ia menegaskan, target tersebut membutuhkan proses dan tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada perusahaan maupun pemerintah.
Pemerintah akan terus mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal agar semakin mampu bersaing dan memenuhi standar yang ditetapkan industri.
Pemerintah Jadi Penghubung
Yudi mengatakan, komunikasi antara Pemko Batam, APINDO, dan perusahaan akan terus diperkuat.
Pemetaan kebutuhan tenaga kerja yang dilakukan secara berkala dinilai dapat membantu pemerintah menentukan arah pelatihan, peningkatan kompetensi, hingga program penempatan kerja.
Dengan demikian, pelatihan yang digelar pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan industri.
“Kita ingin membangun komunikasi yang berkelanjutan agar pemetaan kebutuhan tenaga kerja bisa lebih akurat. Pemerintah kemudian dapat menyesuaikan program pelatihan dan peningkatan kompetensi dengan kebutuhan tersebut,” jelasnya.
Ia berharap pertemuan bersama APINDO dan 15 perusahaan besar tersebut menjadi awal dari kemitraan yang lebih konkret dan berkelanjutan.
Pemko Batam, kata Yudi, akan mengambil posisi sebagai fasilitator sekaligus penghubung antara pencari kerja dan dunia usaha.
Namun, kewenangan dalam proses rekrutmen tetap berada di tangan masing-masing perusahaan sesuai kebutuhan dan kualifikasi yang telah ditetapkan.
“Pemerintah hadir sebagai fasilitator dan penghubung. Pada akhirnya perusahaan tetap memiliki kewenangan untuk menentukan standar dan proses rekrutmen sesuai kebutuhan. Yang paling penting adalah bagaimana kita membangun komunikasi sehingga peluang kerja bagi tenaga kerja lokal semakin terbuka,” pungkas Yudi.
Penulis : RBP
Editor : IZ
