INIKEPRI.COM – Pertumbuhan ekonomi dan investasi Batam terus menunjukkan tren positif. Namun bagi Pemerintah Kota Batam, angka pertumbuhan belum cukup jika geliat investasi belum mampu membuka ruang kerja yang lebih luas bagi masyarakat setempat.
Karena itu, Pemerintah Kota Batam menggandeng Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) untuk memperkuat komitmen penyerapan tenaga kerja lokal.
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemko Batam dan APINDO yang menaungi 30 perusahaan besar. Kegiatan berlangsung di Kantor Wali Kota Batam, Jumat (11/9/2026), dan disaksikan Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan, kerja sama tersebut merupakan langkah konkret agar pertumbuhan investasi berjalan beriringan dengan terbukanya kesempatan kerja bagi warga Batam.
Menurut Amsakar, selama ini masih terdapat keluhan di tengah masyarakat bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja lokal.
Karena itu, komitmen yang sebelumnya hanya disampaikan secara lisan perlu diperkuat melalui kesepakatan yang lebih konkret dan dapat diukur.
“Dulu kita sudah sepakat, 15–20 persen rekrutmen diprioritaskan untuk anak Batam saat pertemuan dengan HRD perusahaan se-Kota Batam. Namun, komitmen lisan saja tidak cukup. Kita perlu aksi nyata yang lebih konkret dan terukur,” ujar Amsakar.
Melalui kerja sama tersebut, 30 perusahaan anggota APINDO akan membuka akses rekrutmen yang lebih luas bagi masyarakat Batam.
Tidak berhenti pada komitmen, Pemko Batam juga menyiapkan mekanisme pemantauan melalui sistem digital milik Dinas Tenaga Kerja. Dengan cara ini, realisasi penyerapan tenaga kerja lokal dapat dipantau secara lebih transparan dan terukur.
Investasi Tumbuh, Tantangan Tenaga Kerja Mengikuti
Komitmen tersebut hadir di tengah kinerja ekonomi Batam yang terus bergerak.
Pada triwulan II 2026, ekonomi Batam tumbuh 7,28 persen secara tahunan. Sementara realisasi investasi pada semester I 2026 mencapai sekitar Rp29,9 triliun, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp18,37 triliun.
Sejumlah indikator sosial juga menunjukkan perbaikan. Tingkat kemiskinan turun dari 4,85 persen pada 2024 menjadi 3,81 persen pada 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga turun menjadi 6,76 persen pada 2026 dari 7,68 persen pada tahun sebelumnya.
IPM Batam turut meningkat hingga 83,8.
Namun, di balik berbagai indikator positif tersebut, Batam menghadapi tantangan lain sebagai daerah tujuan migrasi.
Amsakar menyebut Batam menjadi daerah dengan arus migrasi tertinggi kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta pada 2026. Kondisi itu membuat persaingan mendapatkan pekerjaan semakin ketat.
“Batam adalah magnet pencari kerja. Jika tidak ada keberpihakan pemerintah, kita khawatir angka pengangguran justru akan meningkat lagi. Karena itu, intervensi ini sangat krusial,” jelasnya.
Bagi Amsakar, keberpihakan kepada tenaga kerja lokal bukan berarti menutup pintu bagi pekerja dari luar daerah ataupun membatasi investasi.
Sebaliknya, pemerintah memilih membangun titik temu dengan dunia usaha agar investasi yang masuk memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
“Kita ambil jalan tengah terbaik. Kita duduk bersama, cari solusi, dan pastikan warga Batam mendapat manfaat dari booming investasi ini,” tegasnya.
Dari Nilai Investasi ke Lapangan Kerja
Pemko Batam juga terus mendorong masuknya investasi bernilai tambah tinggi.
Salah satunya melalui rencana pembangunan NVIDIA DDX AI Factory yang melibatkan NVIDIA bersama Firmus Technologies dan DayOne. Pusat data berbasis GPU tersebut direncanakan memiliki kapasitas 170.000 chip akselerator AI/GPU dan mulai dibangun pada triwulan I 2027.
Bagi pemerintah daerah, investasi semacam itu bukan semata-mata tentang besarnya nilai modal yang masuk.
Ada pekerjaan rumah yang harus berjalan bersamaan: memastikan investasi menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, sekaligus memperbesar manfaat ekonomi yang diterima masyarakat Batam.
Ketua APINDO Kota Batam, Rafki Rasyid, menyambut baik langkah tersebut.
Menurutnya, tingginya pertumbuhan ekonomi harus benar-benar diterjemahkan menjadi kesejahteraan bagi masyarakat lokal.
“Kalau ibarat kue, kue ekonomi kita terus bertumbuh. Pertanyaannya, apakah pertumbuhan itu dinikmati orang Batam? Kami berharap pengusaha lokal dan pekerja lokal juga merasakan dampaknya,” ujar Rafki.
Ia juga mengapresiasi kondisi hubungan industrial di Batam yang dinilainya semakin kondusif di bawah kepemimpinan Wali Kota Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra.
Salah satunya, kata Rafki, terlihat dari kesepakatan pengupahan 2025 yang dapat dicapai tanpa demonstrasi. Hal tersebut dinilai menunjukkan adanya kedewasaan dalam membangun hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
Di sisi lain, APINDO juga mengapresiasi program pelatihan yang dijalankan Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam bagi pencari kerja maupun pekerja yang ingin meningkatkan kompetensi.
Menurut Rafki, peningkatan keterampilan menjadi bagian penting agar tenaga kerja lokal mampu memenuhi kebutuhan industri yang terus berkembang.
APINDO Batam saat ini menaungi sekitar 700 anggota, yang mayoritas merupakan perusahaan besar. Organisasi tersebut menyatakan siap mengawal kesepakatan bersama Pemko Batam.
“Kami harus bekerja keras setelah ini untuk memastikan tenaga kerja lokal benar-benar terserap,” tutup Rafki.
Kesepakatan Pemko Batam dan APINDO akhirnya membawa pesan yang cukup jelas: investasi tidak boleh berhenti sebagai angka dalam laporan ekonomi. Di balik setiap triliun rupiah yang masuk ke Batam, harus ada peluang kerja dan peningkatan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan masyarakat lokal.
Penulis : RP
Editor : IZ
