INIKEPRI.COM – Bupati Natuna Cen Sui Lan menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Natuna untuk menyelesaikan kewajiban utang daerah senilai sekitar Rp187,1 miliar yang tercatat pada akhir 2024. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, ia memastikan pelayanan publik dan pembangunan daerah pada 2026 tetap berjalan.
Pernyataan tersebut disampaikan Cen Sui Lan saat bersilaturahmi dan berdialog dengan sejumlah wartawan di Rumah Makan Ajo Basamo, Ranai, Jumat (23/10/2026).
Pertemuan itu menjadi ruang diskusi mengenai kondisi keuangan daerah, termasuk kewajiban yang diwarisi dari pemerintahan sebelumnya serta strategi pemerintah daerah menjaga keberlanjutan pembangunan.
Persoalan utang tersebut mengemuka setelah Kalit, Pemimpin Redaksi AntasenaBuletin.id, menanyakan kondisi keuangan Kabupaten Natuna ketika Cen Sui Lan bersama Wakil Bupati Jarmin Sidik mulai memimpin daerah itu pada 2025.
Berdasarkan neraca Pemerintah Kabupaten Natuna per 31 Desember 2024, kewajiban utang jangka pendek tercatat sebesar Rp187,114 miliar.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Cen menyatakan pemerintah daerah akan berupaya menyelesaikan kewajiban itu dalam waktu dekat dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan dan ketentuan yang berlaku.
“Utang ini merupakan kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan. Kami akan berupaya membayarnya dalam waktu dekat sesuai kemampuan dan ketentuan yang berlaku. Namun, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan Natuna tetap harus berjalan,” kata Cen.
Efisiensi Anggaran Bukan Berarti Pembangunan Berhenti
Cen menegaskan, penyelesaian kewajiban keuangan tidak boleh menghambat pelayanan kepada masyarakat maupun pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menata anggaran secara cermat dengan menentukan program berdasarkan skala prioritas. Langkah tersebut dinilai penting agar penggunaan anggaran tetap tepat sasaran di tengah keterbatasan fiskal.
“Efisiensi bukan berarti pembangunan berhenti. Kami akan memilah program berdasarkan skala prioritas, memastikan anggaran digunakan secara tepat, dan menjaga agar kegiatan pemerintahan tetap berjalan,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Natuna menghadapi dua kebutuhan yang harus ditangani secara bersamaan, yakni menyelesaikan kewajiban keuangan masa lalu dan memastikan program pelayanan publik serta pembangunan tetap terlaksana.
Sebagai daerah kepulauan, Natuna membutuhkan kesinambungan pembangunan dan pelayanan yang menjangkau masyarakat di berbagai wilayah. Karena itu, pengelolaan anggaran menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga pelaksanaan program pemerintah daerah.
Cen Sui Lan juga menyampaikan bahwa koordinasi dengan pihak terkait akan terus dilakukan untuk memastikan proses penyelesaian utang berjalan tertib, transparan, dan sesuai aturan.
Meski demikian, realisasi pembayaran tetap menjadi hal yang ditunggu, terutama oleh pihak-pihak yang memiliki hak atas kewajiban tersebut.
Bupati Ajak Pers Terus Mengawal Pembangunan
Dalam pertemuan tersebut, Cen Sui Lan turut mengapresiasi peran wartawan dalam menyampaikan informasi mengenai kegiatan pemerintahan dan perkembangan Kabupaten Natuna.
Ia berharap komunikasi antara pemerintah daerah dan insan pers terus terjaga agar informasi mengenai kebijakan, pembangunan, serta persoalan daerah dapat disampaikan kepada masyarakat secara akurat dan bertanggung jawab.
Di sisi lain, dialog dengan wartawan juga menjadi ruang bagi pers untuk menjalankan fungsi kontrol melalui pertanyaan kritis mengenai kebijakan dan penggunaan anggaran publik.
Pertanyaan mengenai utang daerah menjadi salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Informasi mengenai kondisi keuangan daerah dinilai penting untuk diketahui masyarakat, terutama terkait upaya pemerintah menyelesaikan kewajiban sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan.
Kini, perhatian tertuju pada realisasi komitmen pembayaran utang dalam waktu dekat serta kepastian pelaksanaan program pemerintah daerah sepanjang 2026.
Penyelesaian kewajiban keuangan dan keberlanjutan pembangunan diharapkan dapat berjalan seiring, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal serta kebutuhan masyarakat Natuna.
Penulis : DI
Editor : IZ
