INIKEPRI.COM – Pemerintah mulai memperluas pemungutan pajak digital pada Senin (9/11/2026). Kebijakan ini melibatkan sektor perbankan dan perusahaan teknologi finansial atau financial technology (fintech) untuk membantu memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri.
Penerapan kebijakan tersebut sempat menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Apakah pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), transfer antarbank, hingga belanja online akan dikenai pajak tambahan?
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan, perluasan pemungutan pajak digital bukan merupakan pengenaan pajak baru. Kebijakan ini merupakan pengembangan mekanisme pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri yang telah berjalan sejak 25 September 2026.
Sistem tersebut dikenal sebagai Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) dan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa sistem tersebut bertujuan menata pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri agar lebih tertib dan adil.
“SPP-TDLN yang merupakan langkah pemerintah untuk menata pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri secara lebih adil, tertib, dan berbasis teknologi,” kata Inge.
Artinya, tidak semua transaksi elektronik masyarakat otomatis dikenai PPN melalui kebijakan tersebut. Pemungutan hanya berlaku terhadap transaksi yang memang memenuhi kriteria sebagai objek pajak.
Transaksi Digital Apa Saja yang Dikenai PPN?
SPP-TDLN digunakan untuk memungut PPN atas pembelian barang digital dan pemanfaatan jasa digital dari luar negeri oleh konsumen di Indonesia.
Sejumlah transaksi yang berpotensi dikenai PPN melalui sistem ini antara lain pembelian perangkat lunak dan aplikasi, layanan komputasi awan (*cloud*), langganan film atau hiburan digital, layanan berbasis kecerdasan buatan (AI), serta permainan daring.
Pembelian maupun pengisian saldo atau top-up gim dari penyedia luar negeri juga dapat termasuk dalam transaksi yang menjadi objek PPN.
Namun, tidak semua transaksi luar negeri otomatis dikenai pajak. Pemungutan dilakukan berdasarkan ketentuan objek PPN yang berlaku.
Selain itu, transaksi yang PPN-nya telah dipungut oleh penyedia layanan melalui mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) tidak akan dikenai pungutan yang sama untuk kedua kalinya.
Dengan demikian, konsumen tidak seharusnya membayar PPN dua kali atas transaksi yang sama.
Apakah Pembayaran QRIS Ikut Kena Pajak?
Penggunaan QRIS untuk transaksi sehari-hari di dalam negeri tidak otomatis menjadi objek PPN baru melalui SPP-TDLN.
Masyarakat yang membayar makanan di restoran, membeli kopi di kafe, atau berbelanja di pusat perbelanjaan menggunakan QRIS tidak dikenai PPN tambahan hanya karena menggunakan metode pembayaran digital tersebut.
Hal yang sama berlaku untuk transfer uang melalui rekening bank maupun dompet digital.
DJP menjelaskan, pengiriman uang pribadi, termasuk remitansi atau kiriman uang dari luar negeri, tidak otomatis menjadi objek PPN melalui sistem pemungutan pajak digital tersebut.
“Terkait transfer dana dan remitansi tidak otomatis menjadi objek PPN. Sistem ini tidak dimaksudkan untuk mengenakan PPN atas aktivitas transfer dana personal maupun kiriman uang masyarakat,” kata Inge.
Meski demikian, masyarakat perlu membedakan antara uang yang ditransfer dengan biaya jasa layanan keuangan.
Biaya administrasi, komisi, atau imbalan jasa fintech tertentu dapat dikenai PPN sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 69 Tahun 2022.
Jadi, pajak atas biaya layanan tidak sama dengan pengenaan PPN terhadap seluruh nominal uang yang dikirim.
Apakah Semua Bank dan Aplikasi Belanja Online Menjadi Pemungut Pajak?
Perluasan kebijakan ini juga melibatkan lembaga perbankan dan perusahaan fintech. Namun, bukan berarti seluruh bank dan platform belanja online langsung memungut pajak atas setiap transaksi masyarakat.
Penunjukan lembaga pemungut dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan sistem masing-masing perusahaan.
Sejak 25 September 2026, DJP telah menunjuk enam lembaga yang terlibat dalam mekanisme SPP-TDLN, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Syariah Indonesia (BSI), serta LinkAja.
Pemerintah juga menyiapkan 30 platform tambahan dari sektor perbankan dan fintech untuk bergabung dalam sistem tersebut.
Inge menjelaskan, calon lembaga pemungut lainnya masih menjalani masa stabilisasi guna memastikan kesiapan sistem dan proses pemungutan pajak.
“Saat ini calon issuer lainnya sedang dalam periode stabilisasi. Kami akan menyampaikan informasi terkait penunjukkan issuer baru, apabila seluruh tahapan persiapan telah diselesaikan, melalui kanal resmi DJP,” ujarnya.
Apa Dampaknya bagi Masyarakat?
Penerapan perluasan pemungutan pajak digital berpotensi memengaruhi biaya yang dibayarkan konsumen untuk sejumlah layanan digital luar negeri.
Pengguna layanan yang selama ini sudah membayar PPN melalui mekanisme PMSE tidak seharusnya mengalami pungutan pajak ganda.
Namun, konsumen yang sebelumnya menggunakan layanan digital luar negeri tanpa pemungutan PPN berpotensi merasakan kenaikan biaya apabila transaksi tersebut memenuhi kriteria objek pajak.
Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menjelaskan bahwa dampak kebijakan bergantung pada apakah transaksi tersebut sebelumnya telah dikenai PPN atau belum.
“Beban baru akan terasa pada transaksi yang sebelumnya lolos dari pemungutan, karena harga efektif yang dibayar konsumen naik sebesar PPN yang berlaku,” kata Syafruddin.
Dampak tersebut berpotensi dirasakan pengguna layanan berlangganan, seperti perangkat lunak, aplikasi, komputasi awan, layanan streaming, dan jasa digital lintas negara.
Di sisi lain, sistem ini diharapkan dapat menciptakan perlakuan perpajakan yang lebih adil antara penyedia layanan digital dalam negeri dan luar negeri.
Dengan demikian, perluasan pemungutan pajak digital yang mulai diterapkan pada 9 November 2026 bukan berarti seluruh transaksi elektronik masyarakat dikenai pajak tambahan.
Pembayaran menggunakan QRIS untuk transaksi dalam negeri dan transfer uang pribadi tidak otomatis terkena PPN melalui sistem tersebut. Pajak digital lebih diarahkan pada transaksi barang dan jasa digital luar negeri yang memenuhi ketentuan sebagai objek PPN.
Penulis : DI
Editor : IZ
