Menkes : Gelar Pilkada Di Tengah Corona, Lucu!

- Admin

Sabtu, 16 Mei 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, inikepri.com – Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyarankan agar Pilkada Serentak 2020 tidak dilaksanakan selagi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) belum mencabut status pandemi virus corona (Covid-19).

Terawan mengatakan bisa saja hanya Indonesia yang tetap menyelenggarakan pemilu di masa pandemi corona.

“Rasanya tidak elok, kita juga melihat negara-negara lain. Kalau kita menyelenggarakan sendiri saya kira lucu, sebab ini adalah kondisi pandemi,” kata Terawan dalam Uji Publik Rancangan PKPU tentang Perubahan Jadwal Pilkada 2020 yang disiarkan laman Facebook KPU Republik Indonesia, Sabtu (16/05), dilansir dari CNN.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Terawan menjelaskan kondisi saat ini bukan wabah biasa. Status pandemi berarti penyebaran penyakit berskala global, menjadi perhatian dunia.

Baca Juga :  Survei SMRC Terbaru: Elektabilitas Ganjar 26,7%, Prabowo 18,8% dan Anies 17%

Selama status pandemi masih ditetapkan WHO, kata dia, maka kondisi belum bisa diprediksi. Dengan itu ia menyarankan KPU mempertimbangkan ulang pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember mendatang.

“Setelah situasi pandemi dunia dicabut oleh WHO, tidak pandemi lagi, maka mungkin kita baru melakukan tahapan. Sebab jadinya ini endemi atau jadi wabah yang sifatnya nasional, sehingga kita bisa mudah memprediksikan,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, KPU menjelaskan rincian perubahan tahapan pilkada. Dengan pergeseran pencoblosan menjadi 9 Desember, maka tahapan akan dimulai pada awal bulan depan.

“Kita hitung juga berdasarkan hari pemungutan suara 9 Desember. Dari berbagai kemungkinan itu, yang kita paling baik, paling memungkinkan, itu tahapan kita mulai kembali 6 Juni 2020,” kata Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi.

Baca Juga :  Jubir Presiden: Tidak Ada Reshuffle Menteri

Meski begitu, ada dua syarat tahapan pilkada dimulai bulan depan. Pramono mengatakan harus ada kejelasan soal status penanganan pandemi. Selain itu, harus sudah ada PKPU khusus keadaan bencana.
Sebelumnya, KPU bersama pemerintah dan DPR RI sepakat menggeser pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dari 23 September menjadi 9 Desember. Hal itu dilakukan menyusul pandemi virus corona.

Aturan itu disahkan lewat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020. Perppu itu juga memberi KPU kewenangan lebih untuk kembali menunda pilkada jika pandemi masih berlangsun

Berita Terkait

Awasi Pilkada Serentak 2024, Bawaslu Pastikan tak Tebang Pilih
Orientasi, Ketua Bawaslu Minta PPPK Ikuti Aturan
Sukseskan Pilkada Serentak 2024, Kemendagri Ingatkan Netralitas Penyelenggara Pemilu
Antisipasi Kerawanan Pilkada Serentak, Bawaslu Instruksikan Pencegahan
Yusril Mundur dari Ketum Partai Bulan Bintang, Digantikan Fahri Bachmi
Pilkada Serentak 2024, KPU Sosialisasikan Pendaftaran Jalur Perseorangan
Pemilu 2024, KPU Siap Hadapi Evaluasi di DPR RI
Peneliti BRIN Sarankan Aturan Batasan Keterlibatan Petahana dalam Pemilu
Tag :

Berita Terkait

Senin, 3 Juni 2024 - 07:39 WIB

Awasi Pilkada Serentak 2024, Bawaslu Pastikan tak Tebang Pilih

Minggu, 26 Mei 2024 - 07:55 WIB

Orientasi, Ketua Bawaslu Minta PPPK Ikuti Aturan

Rabu, 22 Mei 2024 - 07:49 WIB

Sukseskan Pilkada Serentak 2024, Kemendagri Ingatkan Netralitas Penyelenggara Pemilu

Selasa, 21 Mei 2024 - 08:26 WIB

Antisipasi Kerawanan Pilkada Serentak, Bawaslu Instruksikan Pencegahan

Minggu, 19 Mei 2024 - 08:22 WIB

Yusril Mundur dari Ketum Partai Bulan Bintang, Digantikan Fahri Bachmi

Senin, 6 Mei 2024 - 00:47 WIB

Pilkada Serentak 2024, KPU Sosialisasikan Pendaftaran Jalur Perseorangan

Minggu, 5 Mei 2024 - 00:14 WIB

Pemilu 2024, KPU Siap Hadapi Evaluasi di DPR RI

Jumat, 3 Mei 2024 - 01:57 WIB

Peneliti BRIN Sarankan Aturan Batasan Keterlibatan Petahana dalam Pemilu

Berita Terbaru