INIKEPRI.COM – Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia, Haris Pertama, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah yang menurutnya telah menunjukkan berbagai capaian konkret meski baru berjalan sekitar satu setengah tahun.
Ia menilai penilaian terhadap pemerintahan harus dilakukan secara objektif dan berbasis fakta, bukan dipengaruhi opini yang dianggap menyesatkan.
“Publik perlu menilai secara jernih dan objektif. Jangan terjebak narasi yang dibangun pihak-pihak tertentu demi kepentingan politik sesaat,” ujarnya, Sabtu (11/4/2026).
Menurut Haris, salah satu indikator keberhasilan pemerintah terlihat dari penguatan agenda pemberantasan korupsi yang dinilai semakin serius melalui sinergi antarpenegak hukum.
Selain itu, ia menyoroti langkah pemerintah dalam menertibkan praktik mafia tambang dan tata kelola perkebunan sawit ilegal yang selama ini dinilai merugikan negara.
“Penindakan terhadap mafia tambang dan sawit ilegal menunjukkan keberanian pemerintah menata ulang pengelolaan sumber daya alam agar lebih tertib dan berkeadilan,” tegasnya.
Di sektor ekonomi, Haris menyebut pemerintah juga menunjukkan progres dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui penguatan produksi domestik, di tengah tantangan ekonomi global yang masih dinamis.
Program hilirisasi industri nasional pun dinilai terus berjalan sebagai bagian dari strategi jangka panjang memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia.
“Banyak program strategis berjalan sesuai arah. Jadi kalau ada yang menyebut pemerintah gagal, tentu publik bisa menilai sendiri sejauh mana klaim itu berdasar,” katanya.
Tak hanya menyoroti aspek ekonomi, Haris juga menilai pemerintah tetap konsisten menjaga stabilitas nasional serta memperkuat sektor pertahanan sebagai fondasi menjaga kedaulatan negara.
Atas dasar itu, KNPI menegaskan komitmennya untuk mendukung pemerintahan yang sah dan mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan di tengah dinamika demokrasi.
“Pemuda harus berada di garis depan menjaga persatuan bangsa dan mengawal pemerintahan hingga akhir masa jabatan secara konstitusional,” ujarnya.
Ia menambahkan, kritik terhadap pemerintah tetap merupakan bagian penting dalam demokrasi, namun harus disampaikan melalui mekanisme yang tepat dan sesuai koridor hukum.
“Perbedaan pandangan itu wajar dalam demokrasi. Tetapi jangan sampai disalahgunakan untuk memecah belah bangsa,” tutupnya.
Penulis : IZ
