“Kasian masyarakat kita yang sudah mengumpulkan uangnya. Begitu lama, ingin umrah. Kemudian jadi mahal,” katanya.
Tauhid juga mencontohkan negara-negara tetangga Indonesia seperti Malaysia yang kasus COVID-nya masih tinggi beberapa hari belakangan ini, tapi tidak masuk ke dalam daftar penangguhan pemerintah Arab Saudi. “Itu kan (persoalan) diplomasi aja,” lanjutnya.
Menurut peneliti umrah dan haji dari UIN Syarif Hidayatullah, Ahmad Fauzan mengatakan, selama ini pemerintah kerap mengikuti kebijakan-kebijakan dari Arab Saudi.
“Jadi sebenarnya dari masa lalu, pemerintah kita selalu mengikuti kebijakan yang ada di Arab Saudi,” kata Ahmad Fauzan.
Mengenai berhasil atau tidak, kata Ahmad, ini sangat tergantung dari usaha pemerintah untuk meyakinkan pihak Arab Saudi. Selain itu, jika diplomasi ini tak mencapai titik temu, maka pemerintah perlu memikirkan cara untuk menekan pengeluaran calon jemaah umrah.
“Coba dicari di mana sumber yang tidak terlalu digunakan, seperti pendidikan, yang saat ini sedang online. Itu bisa dijadikan biaya tambahan bagi para jemaah,” katanya. (ER/BBCINDONESIA)
