Lalu, mengenai syarat vaksin, “Kami menyampaikan bahwa, saat ini WHO sudah menyatakan bahwa vaksin Sinovac dan Sinopharm diakui. Kalau diakui WHO, tentunya pemerintah Arab Saudi juga akan mengakui,” ungkapnya.
“Untuk itu, tim Kemenag mendorong pihak Arab Saudi mengakui vaksin asal China dengan melanjutkan “disiarkan dalam berita resmi. Supaya dipedomani bersama.” tambahnya.
Terkait dengan waktu karantina hingga 14 hari, disebut Nur Arifin sebagai “kurang masuk akal”.
“Umrah satu minggu, tapi karantina 14 hari. Nanti sampai sana dikarantina lagi. Nanti sepulang ke Indonesia, dikarantina lagi 8 hari. Jadi lebih banyak dikarantinanya,” jelasnya.
Penuturan Nur Arifin, pada 23 Agustus mendatang Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dijadwalkan menemui pemerintah Arab Saudi untuk melakukan lobi lanjutan.
“Pak Menteri kami sedang mau berangkat ke Saudi. Ini sedang persiapan,” kata Nur Arifin.
Sejauh ini, Kemenag RI melaporkan total calon jemaah umrah Indonesia yang tertunda keberangkatannya per 28 Februari 2020 mencapai 59.757 orang.
Sementara itu, jumlah calon jemaah yang sudah membayar uang muka sebanyak 41.516 orang, dan jemaah yang telah mengantongi tiket dan visa sebanyak 18.752 orang.
Bendahara Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), Tauhid Hamdi memperkirakan biaya umrah “kemungkinan akan sangat mahal” dengan skema dari pemerintah Arab Saudi.
Hal ini berdasarkan ketentuan lamanya karantina, tes PCR, dan vaksin tambahan yang dibebankan kepada calon jemaah umrah.
“Kalau kita bicara harga, akan jadi dua kali lipat, bisa sampai Rp54-60 juta per orang, untuk selama 30 hari menyelenggarakan ibadah umrah,” terangnya, kepada BBC News Indonesia, pada Senin, 9 Agustus 2021.
Tak hanya itu, dirinya juga memperkirakan dari hampir 60.000 calon jemaah umrah, hanya 70% yang akan melanjutkan perjalanan ziarah itu sampai penangguhan kembali dibuka.
“Tapi kalau membatalkan itu banyak persoalan. Travel itu sudah membayarkan ke airlines, dan hotel-hotel di Saudi Arabia,” kata Tauhid.
Bagaimana pun, kata Tauhid, hal ini sangat tergantung dari diplomasi pemerintah Indonesia ke Arab Saudi.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
