INIKEPRI.COM – Nama Bupati Bintan Apri Sujadi kembali menjadi pembicaraan publik di seantero negeri setelah sempat tenggelam dalam beberapa waktu.
Apri Sujadi bersama Muhamad Saleh Umar akhirnya mengenakan rompi oranye Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah selama ini hanya desas-desus semata.
Secara langsung, tiga hari yang lalu, KPK menyiarkan penahanan orang nomor satu di Kabupaten Bupati Bintan terkait kasus dugaan gratifikasi Pengaturan Barang Kena Cukai Dalam Pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018.
Dalam kasus yang sama lembaga anti rasuah itu juga menahan Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, Muhamad Saleh Umar.
Namun sampai sekarang KPK belum mengumumkan secara resmi apakah terbuka peluang pejabat lainnya, serta pengusaha rokok ilegal dan minuman beralkohol yang terlibat kasus ini akan mengenakan rompi oranye KPK tersebut.
KPK menduga Apri menerima suap Rp6,3 miliar, dan Saleh Rp800 juta. Sementara nilai kerugian negara diperkirakan mencapai Rp250 juta.
Penyelidikan kasus ini sudah dimulai KPK pada awal tahun 2021, setelah melakukan penelitian terhadap nilai kerugian negara akibat pemberian kuota rokok ilegal dan minuman beralkohol tahun 2017-2018. Penelitian tersebut tidak hanya dilakukan di Bintan, melainkan juga Tanjungpinang, Batam dan Karimun.
Contohnya, kuota rokok noncukai tahun 2018 yang diberikan kepada BP FTZ Batam sebanyak 995.942.569 batang, Bintan 451.228.800 batang, Tanjungpinang 904.480.000 batang, dan Karimun 147.400.000 batang.
KPK juga menghitung jumlah konsumsi rokok untuk setiap perokok per tahun di Batam mencapai 8.447 batang, Bintan 13.760 batang, Tanjungpinang 129.211 batang, dan Karimun 6.644 batang.
BACA JUGA:
KPK Tetapkan Bupati Bintan Jadi Tersangka Kasus Pengaturan Cukai
Nilai pembebasan cukai rokok pada tahun 2018 di Batam mencapai Rp368,4 miliar, Bintan Rp166,9 miliar, Tanjungpinang Rp334,6 miliar, dan Karimun Rp54,5 miliar.
Dari data itu, nilai kerugian negara akibat kebijakan penetapan kuota rokok di Batam dan Tanjungpinang jauh lebih besar dibanding Bintan.
Apri pada awal penyidikan kasus itu ini mengaku tidak pernah mengeluarkan ijin untuk penetapan kuota rokok dan juga tidak ada selembar kertas pun yang ditandatangani terkait hal tersebut.
Isu Apri akan ditangkap KPK terkait berbagai permasalahan di Bintan sudah berseliweran jauh sebelum KPK menggeledah ruang kerja Bupati Bintan dan Kantor Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.
Hingga saat Pilkada Bintan 2020, sejumlah pihak yang mengatasnamakan Jaringan Mahasiswa Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih, Jakarta. Para pengunjuk rasa meminta KPK mengusut kasus rokok noncukai itu.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
